Cegah Mangkrak, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara Minta Pemda Matangkan Rencana Operasional Bus Hibah Kemenhub

BOGORTODAY.COM – Rencana hibah bus rute Cibinong-Puncak dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada Februari mendatang menuai sorotan dari Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara.

Politisi Partai Gerindra itu meminta Pemerintah Daerah (Pemda) mengkaji ulang secara menyeluruh pengelolaan dan operasional bus tersebut agar tidak berujung mangkrak.

“Jangan sampai ketika dikasih unitnya malah mangkrak,” ujarnya, Jumat (17/1/2025).

Pernyataannya mencerminkan kekhawatiran bahwa program hibah ini berpotensi tidak berjalan optimal jika tidak direncanakan dengan matang.

Potensi Pengurangan Kemacetan di Puncak 

Kawasan Puncak selama ini dikenal sebagai destinasi wisata favorit, tetapi juga menjadi langganan kemacetan, terutama saat akhir pekan dan musim liburan. Kehadiran bus rute Cibinong-Puncak diharapkan dapat menjadi solusi efektif dalam mengurangi kepadatan kendaraan pribadi di jalur tersebut.

Namun, Sastra menekankan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada kesiapan Pemda dalam mengelola operasional bus.

“Dengan adanya ini, sudah siap belum SDM-nya? Tentunya Pemda harus betul-betul mengkaji. Jangan sampai niat baik pemerintah pusat memberi bantuan tidak dikelola dengan baik. Sayang, mending untuk rumah tidak layak huni,” tegasnya.

Tantangan Pengelolaan dan Operasional

Pengadaan bus tidak hanya soal menerima hibah, tetapi juga melibatkan kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur pendukung, hingga skema operasional yang efisien.

Menurut Sastra, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor harus segera merancang sistem operasional yang matang, termasuk kesiapan armada, jalur trayek, serta strategi perawatan kendaraan.

Lebih lanjut, Sastra mengusulkan agar pengelolaan bus ini tidak sepenuhnya ditangani oleh pemerintah, melainkan bisa melibatkan perusahaan swasta di Kabupaten Bogor.

“Ini bisa dikelola perusahaan-perusahaan profesional dengan harga yang terjangkau. Karena menjaga dan merawatnya itu yang sulit,” katanya.

Di balik peluang besar mengurangi kemacetan dan meningkatkan layanan transportasi publik, terdapat risiko besar jika program ini tidak diiringi dengan perencanaan matang.

Jika pengelolaan bus tidak efektif, bukan tidak mungkin bus-bus tersebut hanya menjadi aset mangkrak yang tidak memberi manfaat bagi masyarakat.

Di sisi lain, keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan transportasi publik diharapkan dapat membawa efisiensi dan profesionalisme. Namun, Pemda perlu mempertimbangkan regulasi dan pengawasan yang ketat agar pelayanan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat.

Menunggu Tindak Lanjut Pemda

Kini, bola panas berada di tangan Pemda Kabupaten Bogor dan Dishub untuk merancang strategi yang tepat dalam mengoperasikan bus hibah tersebut. Kajian mendalam dan kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi kunci agar program ini dapat berjalan sesuai harapan dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Apakah rencana hibah bus ini akan menjadi solusi kemacetan di Puncak atau justru menjadi beban baru bagi Pemda?. ***