Tiga Bos Skincare Berbahaya Ditahan, Terlibat Produksi Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya di Makassar

BOGORTODAY.COM – Tiga tersangka yang merupakan pemilik dan direktur perusahaan skincare di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), dijebloskan ke rumah tahanan setelah diserahkan penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel ke Kejaksaan Tinggi Sulsel pada Senin (3/2/2025).

Ketiga tersangka, yang masing-masing berinisial AS, MS, dan MH, kini resmi ditahan terkait kasus produksi dan pengedaran produk kosmetik berbahaya yang mengandung bahan kimia terlarang.

Tersangka dan Kasus yang Terlibat

Tersangka pertama, AS (40), adalah pemilik brand Ratu Glow dan Raja Glow, yang diketahui memproduksi dan mengedarkan obat pelangsing RG Raja Glow My Body Slim.

Setelah diuji oleh BPOM Makassar, produk tersebut terbukti mengandung Bisakodil, sebuah bahan baku obat (BKO) yang seharusnya tidak digunakan dalam ramuan jamu atau obat tradisional.

AS diduga melanggar Pasal 435 jo Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan ancaman pidana penjara hingga 12 tahun atau denda hingga 5 miliar rupiah.

Tersangka kedua, MS (42), adalah Direktur CV. Fenny Frans, yang memproduksi dan mengedarkan FF Day Cream Glowing dan FF Night Cream Glowing. Kosmetik tersebut juga telah diuji oleh BPOM Makassar dan terbukti mengandung merkuri (raksa/Hg), yang membahayakan kesehatan kulit.

Sementara itu, tersangka ketiga, MH (29), adalah Direktur Utama Agus Mira Mandiri Utama, yang memproduksi dan mengedarkan Lightening Skin Mira Hayati Cosmetic dan MH Cosmetic Night Cream Glowing. Hasil uji BPOM juga menunjukkan bahwa produk-produk tersebut mengandung merkuri, yang sangat berbahaya bagi penggunanya.

Proses Hukum dan Penahanan

Setelah penyerahan ketiga tersangka beserta barang bukti di Kantor Kejari Makassar, tim dokter dari Dinas Kesehatan Kota Makassar melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap mereka, yang hasilnya menyatakan bahwa ketiganya dalam keadaan sehat.

Mereka kemudian ditahan di Rutan Makassar selama 20 hari, mulai dari 3 Februari hingga 22 Februari 2025, untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.