BPI Danantara: Mesin Ekonomi Baru Indonesia yang Dipersiapkan Presiden Prabowo

BOGORTODAY.COM – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menjadi salah satu terobosan besar yang dipersiapkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menggenjot perekonomian Indonesia.

Dengan peluncuran resmi yang dijadwalkan pada 24 Februari 2025, Danantara dipastikan akan menjadi kekuatan baru dalam pengelolaan investasi dan pengelolaan aset negara.

Misi Besar Prabowo untuk Ekonomi Indonesia

Dalam pidato puncak HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (15/2), Presiden Prabowo dengan bangga menjelaskan bahwa BPI Danantara adalah langkah besar untuk memajukan ekonomi Indonesia.

Danantara, yang memiliki arti “kekuatan atau energi masa depan Indonesia”, diharapkan dapat mengelola hampir US$980 miliar aset rakyat Indonesia, yang merupakan uang anak-anak dan cucu-cucu bangsa.

“Saya beri nama Danantara, Daya Anagata Nusantara. Artinya, kekuatan atau energi masa depan Indonesia,” ujar Prabowo.

Penekanan pada pengelolaan dana rakyat menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa setiap sumber daya digunakan untuk kemajuan bangsa.

BPI Danantara: Pengganti Kementerian BUMN

Sejak sebelum Prabowo dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober 2024, isu mengenai BPI Danantara sudah mencuat.

Danantara dirancang sebagai pengganti Kementerian BUMN dan bertujuan untuk menjadi superholding yang mengelola perusahaan-perusahaan besar milik negara.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta), Anggawira, yang menyebutkan bahwa Danantara akan menjadi kekuatan besar dalam pengelolaan aset negara.

Sosok yang memimpin Danantara pun sudah ditentukan, yaitu Muliaman Hadad. Muliaman yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK (2012-2017) serta mantan Deputi Gubernur BI (2006-2011) ini dilantik pada 22 Oktober 2024.

Pelantikan Muliaman didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 142/P Tahun 2024.

Proses Pendirian dan Penundaan Peluncuran

Awalnya, Danantara direncanakan untuk diluncurkan pada 8 November 2024. Namun, peluncuran ini terpaksa molor hingga Februari 2025. Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya tidak ingin terburu-buru dalam memperkenalkan badan baru ini, karena ingin memastikan semua persiapan matang.

Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah memindahkan tujuh BUMN besar ke bawah pengelolaan Danantara. Ketujuh BUMN tersebut meliputi PT Pertamina, PT PLN, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), PT Bank Negara Indonesia (BNI), PT Bank Mandiri, PT Telkom Indonesia, dan MIND ID.

“Ini adalah uang rakyat, uang anak-anak dan cucu-cucu kita,” ujar Prabowo menekankan pentingnya pengelolaan yang hati-hati dan penuh tanggung jawab terhadap dana negara.

Kolaborasi dengan Sovereign Wealth Fund (SWF) INA

Danantara juga akan menggandeng Investment Authority (INA), yang merupakan sovereign wealth fund (SWF) Indonesia yang sudah ada sebelumnya. Kolaborasi antara Danantara dan INA diharapkan dapat memperkuat sektor investasi dan memastikan bahwa dana yang dikelola akan memberikan dampak positif bagi pembangunan nasional.

Pengesahan Revisi UU BUMN

Keberlanjutan pembentukan Danantara juga bergantung pada revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang telah disahkan dalam Rapat Paripurna ke-12 DPR pada Selasa (4/2/2025). Revisi ini merupakan langkah krusial agar Danantara bisa beroperasi secara efektif dan mengelola perusahaan-perusahaan besar negara dengan lebih baik.

Harapan Besar untuk Ekonomi Indonesia

Dengan diluncurkannya BPI Danantara, Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan potensi ekonomi yang ada, mengoptimalkan pengelolaan aset negara, serta memperkuat daya saing Indonesia di kancah global.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa Danantara adalah langkah penting untuk memastikan masa depan Indonesia yang lebih baik, dengan mengelola dana dan aset negara secara profesional dan transparan demi kepentingan rakyat Indonesia.

Pendirian Danantara ini akan menjadi tonggak sejarah dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat ekonomi nasional, terutama dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.***

Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel