BPI Danantara: Mesin Ekonomi Baru Indonesia yang Dipersiapkan Presiden Prabowo

BPI Danantara: Mesin Ekonomi Baru Indonesia yang Dipersiapkan Presiden Prabowo

BOGORTODAY.COM – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menjadi salah satu terobosan besar yang dipersiapkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menggenjot perekonomian Indonesia.

Dengan peluncuran resmi yang dijadwalkan pada 24 Februari 2025, Danantara dipastikan akan menjadi kekuatan baru dalam pengelolaan investasi dan pengelolaan aset negara.

Misi Besar Prabowo untuk Ekonomi Indonesia

Dalam pidato puncak HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (15/2), Presiden Prabowo dengan bangga menjelaskan bahwa BPI Danantara adalah langkah besar untuk memajukan ekonomi Indonesia.

BACA JUGA :  7 Tanda Lingkungan Kerja Toxic yang Sering Tidak Disadari

Danantara, yang memiliki arti “kekuatan atau energi masa depan Indonesia”, diharapkan dapat mengelola hampir US$980 miliar aset rakyat Indonesia, yang merupakan uang anak-anak dan cucu-cucu bangsa.

“Saya beri nama Danantara, Daya Anagata Nusantara. Artinya, kekuatan atau energi masa depan Indonesia,” ujar Prabowo.

Penekanan pada pengelolaan dana rakyat menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa setiap sumber daya digunakan untuk kemajuan bangsa.

BPI Danantara: Pengganti Kementerian BUMN

Sejak sebelum Prabowo dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober 2024, isu mengenai BPI Danantara sudah mencuat.

Danantara dirancang sebagai pengganti Kementerian BUMN dan bertujuan untuk menjadi superholding yang mengelola perusahaan-perusahaan besar milik negara.

BACA JUGA :  Jaro Ade Tegaskan Pemkab Bogor Dukung Pengendalian Alih Fungsi Lahan

Hal ini disampaikan oleh Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta), Anggawira, yang menyebutkan bahwa Danantara akan menjadi kekuatan besar dalam pengelolaan aset negara.

Sosok yang memimpin Danantara pun sudah ditentukan, yaitu Muliaman Hadad. Muliaman yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK (2012-2017) serta mantan Deputi Gubernur BI (2006-2011) ini dilantik pada 22 Oktober 2024.

Pelantikan Muliaman didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 142/P Tahun 2024.

Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel



======================================
====================================