Kendati demikian, ia memastikan hal tersebut tidak menyurutkan DPMPTSP Kota Bogor untuk terus berupaya agar mencapai target investasi .
“Kami di DPMPTSP yang penting target tahunan bisa tercapai, upayanya melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pelaku usaha yang wajib LKPM. Secara kuantitas tambah dan secara kualitas pun harus bertambah,” katanya.
Ia menyampaikan ada wacana untuk sektor UMKM akan dijadikan bagian angka investasi, karena faktanya walaupun nilainya tidak sebesar pelaku usaha menengah besar, jika diakumulatif para pelaku UMKM di Kota Bogor banyak juga.
“Cuman memang kebijakan pemerintah pusat sampai saat ini untuk UMKM belum menjadi bagian daripada penghitungan nilai investasi di kabupaten kota di Jawa Barat maupun se-Indonesia,” jelasnya.
Pihaknya tetap akan melakukan pembinaan terhadap pelaku UMKM dalam konteks tertib perizinan berusaha, seperti pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Sehingga pada saat sektor UMKM menjadi bagian pelaku usaha yang melaporkan LKPM di Online Single Submission (OSS) sudah memiliki datanya.
“Sekarang juga ada Smart Merapat untuk menjaring pelaku usaha kecil untuk membuat NIB di kelurahan dan kecamatan. Target NIB tahun lalu mencapai 110 persen, ada 21 ribu pelaku usaha yang mendaftar NIB,” pungkasnya.***
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================
