“Pelayanan kesehatan harus dimaksimalkan. Angka cakupan peserta juga harus ditingkatkan. Sehingga kami dari DPRD Kota Bogor akan meminta ke pihak DPRD Provinsi agar bisa diberikan bantuan,” jelas Adityawarman.
Lebih lanjut, Adityawarman menilai untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 dan visi Kota Bogor sebagai “Kota Sains Kreatif, Maju dan Berkelanjutan” maka keberadaan kader posyandu harus diperhatikan.
Ia mengaku mendapatkan banyak keluhan dari kader-kader posyandu atas minimnya anggaran untuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT), biaya operasional (BOP).
“Untuk itu kami di DPRD akan memperjuangkan BOP Posyandu dan PMT agar angka stunting bisa ditekan dan anak-anak Kota Bogor tumbuh dengan gizi yang cukup untuk mencapai Indonesia Emas 2045,” tegas Adityawarman.
Disamping itu, ia juga mendorong agar keberadaan lansia lebih di perhatikan. Sebab dalam kegiatan reses, Adityawarman juga mendapatkan aduan perihal keberadaan lansia yang belum mendapatkan atensi khusus.
Adityawarman mengungkapkan bahwa DPRD Kota Bogor sudah menetapkan Perda Kota Bogor nomor 9 tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Lanjut Usia yang pembentukannya diinisiasi oleh DPRD Kota Bogor.
“Terkait isu kesejahteraan lansia akan kami dorong agar pelaksanaan perda yang sudah ada bisa dimaksimalkan oleh Pemkot Bogor,” pungkasnya.***
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================
