DPRD Kota Bogor Minta Pemkot Lakukan Pendataan Warga Baru Pasca Mudik Lebaran

BOGORTODAY.COM – DPRD Kota Bogor mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk melakukan pengelolaan data warga baru. Pasalnya, seringkali terjadi urbanisasi pasca mudik lebaran. Lonjakan penduduk usai Lebaran dikhawatirkan menambah beban sosial-ekonomi di Kota Bogor.

Untuk itu, DPRD mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor aktif dalam kelola data warga baru.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Ence Setiawan, menyoroti potensi urbanisasi yang muncul usai arus balik Lebaran.

Dia meminta Pemkot segera melakukan pendataan penduduk untuk mengantisipasi dampak sosial dan ekonomi dari bertambahnya warga baru yang menetap.

“Urbanisasi itu perpindahan dari desa ke kota, atau dari kota kecil ke kota besar. Biasanya karena keinginan hidup lebih layak dan sejahtera. Artinya, pemerintah kota harus siap menghadapi dampak dari arus balik mudik ini,” ujar Ence, Selasa (8/4/2025).

Ia mengingatkan orang yang awalnya hanya mudik ke kampung, bisa kembali ke kota membawa dua atau tiga anggota keluarga tambahan.

Kondisi ini menurutnya bisa memperbesar tekanan terhadap ekonomi dan infrastruktur Kota Bogor, terutama bila tidak diikuti dengan data dan pengelolaan yang baik.

“Yang paling penting adalah pendataan. Siapa saja yang datang, tinggal di mana, bekerja apa—semua harus tercatat dengan baik. Karena pada akhirnya ini akan jadi penambahan penduduk yang perlu dikelola,” lanjutnya.

Ence menyadari urbanisasi tidak bisa dicegah sepenuhnya. Ia menegaskan setiap warga negara Indonesia berhak tinggal dan mengadu nasib di mana saja, termasuk di Kota Bogor.

“Tidak bisa dicegah, karena mereka datang dengan harapan hidup yang lebih baik. Tapi pemerintah tetap harus punya langkah antisipatif, dan itu dimulai dari pendataan,” tegasnya.

Menurut Ence, pendataan yang akurat sangat penting di tengah masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Kota Bogor.

Tanpa langkah pengendalian yang tepat, arus urbanisasi justru bisa memperberat beban ekonomi daerah.

Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya di Komisi IV DPRD Kota Bogor sudah melakukan pembahasan bersama dinas terkait untuk mengantisipasi dampak sosial ekonomi dari meningkatnya perpindahan penduduk.

“Ramadan kemarin kami sudah rapat dengan dinas tenaga kerja. Salah satu poinnya adalah soal kesiapan dinas dalam memantau perkembangan situasi sosial ekonomi, termasuk potensi urbanisasi dan pengaruhnya terhadap kemiskinan dan pengangguran,” jelasnya.

Ence menambahkan, Komisi IV mendorong agar Dinas Ketenagakerjaan dan instansi lainnya terus menginformasikan lapangan pekerjaan.

Selain itu, ia menilai perlunya program-program kesiapan kerja dan pemberdayaan ekonomi bagi warga baru yang datang.

“Kalau tidak disiapkan dari sekarang, bisa menimbulkan masalah ke depan. Maka dari itu, kami mendorong agar semua dinas terkait punya rencana dan antisipasi yang matang, termasuk dari sisi anggaran,” pungkasnya. ***