Google Terbukti Bangun Monopoli Ilegal di Bisnis Iklan Digital, Hakim AS Menangkan Gugatan Pemerintah

BOGORTODAY.COM – Raksasa teknologi Google dinyatakan secara ilegal membangun dan mempertahankan kekuatan monopoli dalam industri periklanan digital. Keputusan ini dijatuhkan oleh Hakim Federal Leonie Brinkema dari Pengadilan Distrik AS di Virginia Timur, Kamis (17/4), dalam gugatan besar yang diajukan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ).

Putusan ini menjadi tonggak penting dalam upaya pemerintah AS untuk menindak dominasi perusahaan-perusahaan teknologi besar dan dapat berdampak luas pada struktur industri iklan digital global, yang nilainya mencapai miliaran dolar.

Monopoli dalam Sistem Periklanan Digital

Putusan menyasar bisnis iklan digital Google senilai US$31 miliar, khususnya bagian yang menghubungkan publisher situs web dengan pengiklan melalui teknologi yang menentukan iklan mana yang ditampilkan kepada pengguna.

Dalam amar putusannya, Hakim Brinkema menyatakan bahwa Google telah secara sengaja menggabungkan layanan server iklan dan bursa iklan (ad exchange) guna membangun kekuatan pasar yang dominan dan menyingkirkan para pesaingnya.

“Selain menyingkirkan kompetitor, tindakan eksklusif ini merugikan publisher, merusak proses persaingan, dan pada akhirnya merugikan konsumen yang mengakses informasi di internet terbuka,” tegas Brinkema dalam dokumen putusan yang dikutip oleh CNN.

Tekanan Hukum Semakin Besar

Ini merupakan putusan besar kedua terhadap Google dalam beberapa bulan terakhir, setelah sebelumnya perusahaan induk Alphabet itu juga dinyatakan melanggar hukum antimonopoli dalam kasus layanan pencarian online dan toko aplikasi Android.

Kemenangan DOJ kali ini menegaskan bahwa tekanan hukum terhadap dominasi Google kian meluas, dan dapat memicu restrukturisasi besar dalam lini bisnis perusahaan, terutama dalam periklanan digital yang selama ini menjadi mesin uang utama Google.

Google: Gugatan “Cacat”, Inovasi Terancam

Menanggapi gugatan ini, Google menyebutnya sebagai “cacat secara hukum” dan memperingatkan bahwa langkah pemerintah bisa merusak inovasi, menaikkan biaya iklan, serta menghambat pertumbuhan bisnis kecil dan publisher digital.

Namun DOJ menyatakan bahwa Google telah lama berada dalam posisi konflik kepentingan, di mana perusahaan berperan ganda sebagai penyedia ruang iklan dan perantara pengiklan, dan memanfaatkan posisi itu untuk mengunci dominasi serta menghambat persaingan yang sehat.

Proses Banding Akan Berlanjut

Meski putusan telah dijatuhkan, proses hukum belum berakhir. Google diperkirakan akan mengajukan banding, dan proses ini bisa memakan waktu bertahun-tahun hingga tercapai keputusan hukum yang final.

Sementara itu, putusan ini membuka jalan bagi pembatasan atau bahkan pemisahan (divestasi) unit bisnis iklan Google jika gugatan berlanjut ke tahap remedial di masa depan.***

Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel