
BOGORTODAY.COM – Puluhan sopir wisata lokal yang tergabung dalam Komunitas Driver Wisata Timur Tengah asal kawasan Puncak mendatangi kediaman Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Wawan Hikal Kurdi, pada Rabu (23/4/2025).
Kedatangan mereka bukan tanpa alasan. Mereka membawa keluhan serius terkait praktik usaha transportasi yang dinilai merugikan pelaku lokal.
Muhamad Amin, atau yang lebih dikenal dengan sapaan Shado, salah satu driver lokal yang biasa melayani wisatawan Timur Tengah, menyampaikan bahwa inti keluhan mereka adalah keberadaan PT Indogate, sebuah perusahaan jasa transportasi yang menawarkan harga jauh lebih murah dibandingkan tarif taksi pangkalan di kawasan Puncak.
“Iya, kami menyampaikan keluhan terkait keberadaan PT Indogate yang menjual jasa transportasi dengan harga jauh lebih murah dibandingkan tarif taksi pangkalan lokal di wilayah Puncak,” ujar Shado.
Minta Mediasi dan Audiensi dengan Disbudpar
Pertemuan dengan Wawan Hikal menjadi momentum awal yang penting. Para driver menyampaikan permohonan agar Wakil Ketua DPRD dapat memfasilitasi mediasi resmi antara pihak sopir, PT Indogate, dan instansi terkait, khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bogor.
“Inti pertemuan dengan Wakil Ketua DPRD adalah kesediaan beliau memfasilitasi mediasi kami dengan Disbudpar. Waktu pertemuan akan segera diinformasikan,” jelas Shado.
Shado menyebut bahwa rencana mediasi juga akan menghadirkan kuasa hukum dari PT Indogate, Ketua DPC HPI (Himpunan Pramuwisata Indonesia), serta perwakilan dari para ketua pangkalan, mulai dari Puncak, Cipanas, Jakarta, hingga Bandung.
Tuntut Penurunan Iklan dan Pemulihan Nama Baik
Dalam forum mediasi yang direncanakan, para driver berkomitmen untuk menyuarakan beberapa tuntutan penting. Salah satunya adalah penghentian iklan layanan transportasi milik PT Indogate yang dianggap melanggar kesepakatan dan mencemarkan nama baik kawasan Puncak.
“Intinya, PT Indogate harus mengklarifikasi isi iklan dan memulihkan nama baik Puncak yang telah dirugikan,” tegas Shado.
Para sopir juga mendesak agar PT Indogate menandatangani pernyataan resmi di hadapan Disbudpar, sebagai bentuk komitmen untuk menghormati sistem tarif dan etika usaha lokal. Jika pelanggaran kembali terjadi di masa depan, mereka menuntut sanksi tegas.
“Ingat satu hal jika melanggar, PT Indogate harus ditutup, dan itu harus mereka lakukan sendiri,” tandasnya.
Komitmen Bersama untuk Menjaga Ekosistem Pariwisata Lokal
Isu ini telah melibatkan banyak pihak, termasuk pengelola villa, pelaku usaha wisata, hingga paguyuban Khadamah yang turut menyatakan keprihatinan. Bagi para sopir lokal, hal ini bukan semata tentang tarif, melainkan soal keadilan usaha, keberlangsungan mata pencaharian, dan menjaga ekosistem pariwisata Puncak secara berkelanjutan.
Langkah mediasi ini diharapkan bisa menciptakan kesepakatan yang menguntungkan semua pihak, tanpa mengorbankan pelaku usaha lokal yang telah lama menjadi bagian dari denyut kehidupan pariwisata di kawasan Puncak.***
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
Bagi HalamanFollow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================















