
Puarman mengungkapkan bahwa menurut penjelasan Kepala BBWSCC, konstruksi utama program normalisasi baru akan dimulai pada tahun 2028, setelah melalui beberapa tahap penting:
- 2025–2026: Penyiapan lahan oleh Pemerintah Daerah,
- 2027: Proses lelang proyek,
- 2028: Dimulainya pekerjaan konstruksi oleh Kementerian PUPR.
Program ini mencakup pelebaran sungai, pembuatan kolam retensi, dan penanggulan permanen.
Namun, melihat realitas perubahan iklim dan tren peningkatan frekuensi bencana, Puarman yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi Pengendali Daya Rusak Air TKPSDA Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, mendesak pemerintah untuk melakukan percepatan program normalisasi, terutama di Sungai Cileungsi dan Cikeas.
“Melihat potensi banjir ke depan, kami minta kepada pemerintah melakukan percepatan normalisasi Sungai Cileungsi dan Sungai Cikeas,” ujarnya.
Ancaman Banjir Semakin Dekat dan Lebih Sering
Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), banjir besar yang selama ini terjadi setiap lima tahun kini diprediksi bisa datang setiap tiga tahun, bahkan berpotensi menjadi banjir tahunan.
Fenomena ini menunjukkan urgensi percepatan mitigasi bencana dan pengelolaan sungai yang lebih sistematis dan adaptif terhadap krisis iklim.
Langkah cepat BBWSCC menangani dampak banjir mendapat apresiasi, namun masyarakat dan komunitas sungai mendesak agar program normalisasi besar segera dipercepat demi mencegah bencana serupa yang lebih parah di masa depan.***
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================















