1.967 CPNS Mundur: Gaji Kecil dan Penempatan Jauh Jadi Alasan Utama, Pemerintah Diminta Lakukan Reformasi

“Penempatan di daerah terpencil tanpa fasilitas memadai, serta gaji yang tidak kompetitif dibanding sektor swasta atau startup, jadi alasan utama,” jelas Shofie.

Menurutnya, ini adalah tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan daya tarik PNS dengan reformasi struktural dan sistem insentif yang memadai.

Tuntutan Reformasi CPNS Makin Mendesak

Pakar kebijakan publik, Achmad Nur Hidayat, menilai pengunduran diri massal ini sebagai sinyal alarm bahwa sistem kepegawaian negara sudah tidak relevan dengan ekspektasi generasi muda.

“Gaji awal CPNS Rp2,5 juta–Rp4 juta jelas tak mencukupi jika ditempatkan di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar),” kata Achmad. “Bukan hanya tentang gaji, tapi soal kelayakan hidup.”

Ia menegaskan bahwa rekrutmen CPNS perlu diperbarui, tidak hanya fokus pada nilai tes administratif, tapi juga mempertimbangkan kesiapan psikologis, sosial, dan keterikatan terhadap daerah penempatan.

Langkah Konkret yang Perlu Diambil Pemerintah

Untuk mengatasi fenomena ini, beberapa langkah reformasi yang disarankan adalah:

1. Evaluasi Proses Rekrutmen
   Rekrutmen harus mempertimbangkan minat, kesiapan sosial, dan motivasi kerja calon PNS terhadap daerah penempatan.
2. Revisi Struktur Gaji dan Tunjangan
   Tunjangan daerah terpencil, insentif keluarga, dan bonus kinerja perlu disesuaikan untuk meningkatkan daya tarik penempatan luar kota.
3. Pendekatan Penempatan yang Berbasis Data dan Kemanusiaan
   Pemerintah sebaiknya menggunakan data profil ASN dan potensi daerah agar penempatan lebih relevan dan berkelanjutan.

Fenomena mundurnya hampir dua ribu CPNS menjadi tantangan besar bagi pemerintah. Jika tidak segera direspons dengan reformasi kebijakan dan pendekatan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan generasi muda, maka profesi ASN akan makin ditinggalkan. Di saat yang sama, kebutuhan daerah akan tenaga birokrasi berkualitas terus meningkat.

Reformasi birokrasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan mendesak demi masa depan pelayanan publik yang berkualitas dan merata.***

Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel