“Kalau bikin bangunan jangan terlalu megah dengan banyak show up lampu, supaya tidak menjadi beban biaya listrik, kecuali kalau ada subsidi sosial dari PLN,” pesannya.
Persoalan revitalisasi tidak berhenti di ranah fisik. Putra juga mengkritisi kebijakan tarif sewa penggunaan gedung. Ia mempertanyakan logika di balik Peraturan Daerah yang mewajibkan masyarakat membayar Rp2 juta untuk penggunaan gedung selama lima jam, terutama bila pengelolaan tetap berada di tangan pemerintah.
“Kalau dikelola langsung oleh Disparbud, kenapa masyarakat harus tetap bayar sewa? Seharusnya, jika gedung kesenian ini memang dikelola pemerintah, tidak ada biaya sewa,” katanya heran.
Lebih jauh lagi, Putra menyoroti pentingnya pemberdayaan pelaku seni. Baginya, membangun gedung saja tidak cukup tanpa membangun ekosistem budaya yang hidup di dalamnya.
Dengan demikian, Putra mendorong pemerintah untuk melibatkan pamong budaya dan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan guna memperkuat pendidikan seni di kalangan pelajar. Untuk itu, ia menyarankan agar orang-orang di bidang kebudayaan diajak duduk bersama.
Intinya, menurut Putra, pembangunan saja tidak cukup, melainkan harus disertai dengan pemahaman tentang pengelolaan dan strategi agar gedung tersebut tetap ramai.
“Jangan cuma gunannya saja yang diberi anggaran untuk bagus,” tuntasnya.***
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================
