Penertiban Angkot di Bogor Bikin Sopir Kecewa, Penumpang Kabur Tanpa Bayar!

BOGORTODAY.COM – Penertiban angkutan kota (angkot) yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor di kawasan Jalan Sistem Satu Arah (SSA), Kecamatan Bogor Tengah, Rabu (30/4/2025), menimbulkan protes dari sejumlah sopir angkot.

Salah satunya adalah Jaenudin, seorang sopir angkot berusia 58 tahun, yang merasa kebijakan penertiban tersebut dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya, sehingga merugikan para pengemudi angkot.

Jaenudin, yang biasa beroperasi di kawasan tersebut, mengungkapkan bahwa ia tidak mendapatkan informasi atau pemberitahuan resmi mengenai penertiban yang mendadak tersebut.

“Enggak ada pembicaraan,enggak ada pemberitahuan dari bos kita pemilik mobil, kita hanya jalan, udah jalan aja,” ujarnya kesal.

Bagi Jaenudin, penertiban yang terjadi begitu tiba-tiba ini membuatnya bingung, karena ia merasa tidak diberi kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan yang mendasar.

Dampak penertiban tersebut langsung dirasakan oleh Jaenudin dalam hal pendapatan. Ketika angkot yang dikemudikannya dihentikan dan penumpang diminta untuk turun, beberapa di antaranya enggan membayar biaya jasa transportasi yang telah disepakati.

“Kurang lebih empat orang, kesalnya ada penumpang saya disuruh turun, pada enggak bayar,” keluh Jaenudin.

Tak hanya dari sisi pendapatan, penertiban ini juga membuat Jaenudin merasa terganggu secara keseluruhan dalam menjalankan profesinya.

Menurutnya, kebijakan yang tidak terkoordinasi ini menyebabkan ketidakpastian dalam setiap perjalanan yang dijalaninya.

“Kita jalankan terganggu. Kita jauh jauh ga ada pemasukan lagi,” tuturnya.

Meskipun ia sudah berangkat bekerja sejak pukul 07.00 WIB, ia tidak dapat memperoleh penghasilan yang sesuai dengan usaha yang dikeluarkan.

Jaenudin bukan satu-satunya sopir yang merasakan dampak dari kebijakan penertiban tersebut. Beberapa sopir lainnya juga mengungkapkan keluhan yang serupa, yaitu kurangnya komunikasi antara Pemkot Bogor dan para pengemudi angkot terkait kebijakan tersebut. ***