
Namun, Sekda Ajat menyebutkan bahwa pembebasan lahan menjadi kendala utama dalam penanganan banjir tersebut.
“Pembebasan lahan menjadi kosering harapannya, dan Kementerian PU sudah menganalisis larapnya (Land Acquisition and Resettlement Action Plan/Rencana Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali),” ujarnya.
Sekda Ajat juga menyebutkan bahwa Pemkab Bogor telah mengeluarkan surat tanggap darurat transisi dan pemulihan pada Maret lalu, dan berharap bahwa penanganan banjir dapat segera dilakukan.
“Kita berharap bahwa penanganan banjir dapat segera dilakukan, dan Pemkab Bogor siap untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam penanganan banjir tersebut,” kata Sekda Ajat.
Di sisi lain, pembangunan kolam retensi air juga menjadi prioritas dalam penanganan banjir di hilir Sungai Cileungsi dan Cikeas.
Hal itu dianggap mampu untuk mengendalikan aliran air dari hulu ke hilir di perbatasan Kabupaten Bogor dengan Kota Bekasi.
“Ada yang sifatnya pelebaran sungai, ada juga yang bikin polder, sudah ada di dalam perencanaan itu, mulai dari hilir diverifikasi sampe identifikasi pada kawasan kita yang ada di daerah. Beberapa perkembangan wilayah di hulu, pasti kita mewajibkan kolam retensi karena konsepnya zero run off ya, jadi tidak ada yang terbuang, tinggal penerapan di lapangan harus diperketat. Itu yang pertama kita lakukan,” tegas Ajat. ***
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================















