Kontroversi Vasektomi Jadi Syarat Bansos di Jawa Barat: Kebijakan Represif atau Upaya Tanggung Jawab?

BOGORTODAY.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali mencuri perhatian publik dengan wacana kontroversialnya.

Setelah sebelumnya mengirim anak-anak “nakal” ke barak militer, kini ia mengusulkan vasektomi sebagai syarat untuk menerima bantuan sosial (bansos).

Gagasan ini memicu kritik tajam dari berbagai kalangan karena dianggap melanggar hak reproduksi, diskriminatif, dan berpotensi melanggar HAM.

Vasektomi dan Argumen Pemerintah

Vasektomi adalah metode kontrasepsi permanen bagi pria dengan cara memutus saluran sperma. Menurut Dedi, kebijakan ini bertujuan mendorong tanggung jawab pria dalam perencanaan keluarga, agar beban kontrasepsi tidak terus-menerus dibebankan kepada perempuan.

“Jangan terus-terusan dibebankan pada perempuan, gitu loh,” ujarnya pada 29 April 2025.

Dedi mengaku banyak menerima permintaan bantuan biaya persalinan dari warga miskin, bahkan untuk anak keempat atau kelima. Menurutnya, punya anak tanpa kesiapan ekonomi merupakan bentuk ketidakbertanggungjawaban.

Kritik: Campur Tangan Negara pada Tubuh Warga

Namun, pakar dan lembaga hak asasi menilai kebijakan ini menabrak banyak garis etika dan hukum. Sosiolog UGM Andreas Budi Widyanto mengatakan, mendorong peran pria dalam KB adalah langkah penting, tapi mengaitkannya dengan bansos menjadikannya alat represi.

“Bansos adalah hak dasar warga miskin, bukan alat untuk mengontrol tubuh mereka,” tegasnya.

Data BKKBN 2022 menunjukkan keterlibatan pria dalam KB masih minim: hanya 0,25% mengikuti vasektomi. Artinya, mendorong peran pria dalam KB harus dilakukan dengan pendekatan edukatif, bukan paksaan.

Tantangan: Data dan Distribusi Bansos Masih Bermasalah

Kritik juga datang dari segi teknis. Jika vasektomi dijadikan syarat bansos, bagaimana pemerintah menjamin akurasi dan keadilan dalam pendataan? Nyatanya, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masih bermasalah. Pada 2023, lebih dari 1,1 juta warga Jakarta yang tidak layak tercatat sebagai penerima bansos.

“Alih-alih membuat syarat baru, perbaiki dulu datanya,” ujar Andreas.

Perspektif HAM dan Gender

Komnas Perempuan menyatakan, meskipun tujuannya untuk menyeimbangkan beban kontrasepsi, wacana ini justru menciptakan diskriminasi baru.

Menurut Ratna Batara Munti, kebijakan ini bertentangan dengan Konvensi CEDAW yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1984.

Komnas HAM, melalui ketuanya Atnike Nova Sigiro, menyebut bahwa vasektomi adalah hak pribadi, bukan komoditas yang bisa dipertukarkan dengan bantuan sosial. Hak atas tubuh termasuk dalam hak asasi manusia, dan tidak boleh dijadikan syarat untuk mendapatkan hak dasar seperti bansos.

PKBI: Ini Bentuk Pemaksaan Terselubung

Menurut Leny Jakaria dari Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), menjadikan prosedur medis sebagai syarat bansos adalah bentuk pemaksaan terselubung (coercion). Ini bertentangan dengan prinsip informed consent dan etika kedokteran.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara tegas melindungi hak atas kesehatan reproduksi yang bebas dari paksaan, diskriminasi, dan kekerasan. Begitu juga UU No. 52 Tahun 2009 yang menyatakan program KB harus dijalankan secara sukarela.

Akar Masalah: Kemiskinan dan Struktur Sosial

Sosiolog UGM menambahkan, kemiskinan bukan akibat jumlah anak, melainkan hasil dari struktur sosial yang timpang, termasuk tingginya pernikahan anak di Jawa Barat. Pada 2022, provinsi ini menduduki posisi ketiga nasional dengan 5.523 kasus pernikahan anak.

Anak perempuan yang menikah dini cenderung putus sekolah dan kehilangan akses kerja, yang akhirnya menjerumuskan mereka dalam lingkaran kemiskinan lintas generasi.

Pemerintah Pusat Menolak

Penolakan juga datang dari pemerintah pusat. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menyatakan wacana ini tidak memiliki dasar hukum.

“Tidak boleh bikin aturan sendiri,” ujarnya.

Senada, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak bisa sembarangan membuat syarat bansos, apalagi yang menyangkut hak atas tubuh warga.

Gagasan untuk meningkatkan peran pria dalam KB adalah langkah maju dalam kesetaraan gender. Namun, mengaitkannya dengan bansos adalah kebijakan yang salah arah. Alih-alih menciptakan kesadaran, justru melahirkan tekanan, diskriminasi, dan pelanggaran hak.

Kesejahteraan tidak bisa dipaksakan lewat kontrol atas tubuh. Ia dibangun lewat pendidikan, partisipasi, dan perlindungan hak warga negara—bukan lewat ancaman pemotongan bantuan.***

Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel