DPRD Kota Bogor Minta PUPR Percepat Pembangunan Infrastruktur dan Tertibkan Bangunan Liar

BOGORTODAY.COM – Komisi III DPRD Kota Bogor melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan infrastruktur di Kota Bogor, pada Rabu (7/5/2025).

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat namun kritis tersebut, para anggota DPRD menyampaikan sejumlah catatan penting yang mencerminkan perhatian terhadap kualitas layanan publik dan keberpihakan pembangunan kepada masyarakat.

Ketua Komisi III, Heri Cahyono, menyoroti persoalan klasik yang tak kunjung selesai, yaitu keberadaan bangunan liar di atas saluran sungai. Hal ini dinilainya menjadi penyebab utama tersumbatnya aliran air dan berkontribusi terhadap banjir di beberapa titik Kota Bogor.

“Sudah sering terjadi. Ini perlu ketegasan. Koordinasi harus dilakukan lintas sektor, dari PUPR hingga kelurahan dan kecamatan,” ujar Heri.

Heri juga menyampaikan bahwa kunjungan ini juga dimaksudkan untuk melihat manajemen internal Dinas PUPR secara langsung. Menurutnya, sebagai dinas teknis yang paling bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat, Dinas PUPR harus memiliki manajemen yang tertib, SDM yang mencukupi, serta perencanaan kerja yang sistematis dan akuntabel.

“Kami ingin melihat bagaimana manajemen PUPR bekerja, apa saja kendalanya, bagaimana beban kerja SDM-nya, dan seperti apa rencana ke depan. Ini penting agar pembangunan berjalan tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan warga,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kota Bogor, Atty Somaddikarya menekankan perlunya percepatan pembangunan jembatan dan tembok penahan tebing (TPT) sebagai langkah antisipatif terhadap bencana alam, terutama longsor. Ia juga mendorong agar alokasi anggaran infrastruktur dapat ditingkatkan guna menghindari keterlambatan pekerjaan di lapangan.

Ia juga kembali menekankan pentingnya transparansi dalam proses pembebasan lahan. Ia mengingatkan agar Dinas PUPR berhati-hati dan tidak membuka ruang untuk praktik mark-up harga tanah yang dapat merugikan keuangan daerah.