Ketua Dewan Pers Soroti Ketimpangan Alokasi Iklan Pemerintah: Media Konvensional Terpinggirkan

BOGORTODAY.COM – Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, menyoroti ketimpangan serius dalam alokasi belanja iklan pemerintah yang dinilai lebih banyak mengalir ke media sosial dan para influencer, ketimbang ke media massa konvensional.

Hal ini ia sampaikan dalam peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia yang digelar di Taman Ismail Marzuki, Jakarta.

Dalam pidatonya, Ninik menegaskan bahwa pemerintah perlu memberikan perhatian serius terhadap kondisi industri media yang tengah menghadapi tekanan berat akibat disrupsi digital.

“Kami meminta pemerintah memberikan perhatian serius terhadap kondisi media saat ini. Bukan hanya soal bisnisnya, tapi juga kesejahteraan dan keselamatan para jurnalis,” ujar Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, dilansir dari VIVA.co.id.

Ketimpangan Alokasi Iklan

Menurut Ninik, belanja iklan pemerintah saat ini lebih mengutamakan media sosial dan influencer. Padahal, media massa konvensional memiliki peran krusial dalam menjamin akurasi dan kredibilitas informasi.

“Hanya media, insan pers, yang selalu memastikan akurasi dalam pemberitaan. Itu tidak bisa dilakukan buzzer, YouTuber, influencer,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa dominasi media sosial dalam ekosistem informasi tidak boleh menggerus keberadaan media profesional yang berpedoman pada kode etik jurnalistik.

Ancaman terhadap Independensi Media

Lebih jauh, Ninik mengungkapkan kekhawatirannya bahwa ketimpangan ini berpotensi mengancam independensi media.

Ia menolak gagasan bahwa media hanya dijadikan alat pencitraan, dan meminta pemerintah bersikap adil tanpa memberikan perlakuan khusus kepada media yang hanya menyajikan sisi positif dari kebijakan publik.

“Media harus menyuarakan fakta, bukan jadi alat propaganda. Jangan ada media yang diberi label disukai karena hanya menyampaikan hal-hal kehumasan,” katanya.

Dampak Disrupsi Digital