Oleh : Herman Lasrin (Ketua Forum Kepala SMA Swasta FKSS Kota Bogor)
SEBULAN terakhir ini, masyarakat Jawa Barat dikejutkan oleh program pemerintah provinsi yang ditujukan kepada anak-anak yang dianggap “susah diatur.”
Program ini muncul sebagai respons atas fenomena sosial yang semakin nyata: anak-anak remaja yang tidak lagi mempan dinasihati oleh orangtua, melawan guru, bahkan tak segan mencemooh norma sosial.
Dalam situasi di mana keluarga merasa kehilangan kendali dan sekolah tak lagi punya daya, pemerintah pun turun tangan.
Terlepas dari pro dan kontra yang mengemuka, kita perlu jujur mengakui bahwa fenomena ini nyata adanya. Di banyak rumah, otoritas orangtua telah luntur oleh derasnya arus digital dan budaya permisif.
Sementara itu, guru kerap terkungkung oleh regulasi yang membatasi ruang gerak mereka dalam mendisiplinkan siswa. Dalam kekosongan inilah, negara merasa perlu hadir.
Namun, ketika pemerintah membuat program khusus untuk membina remaja-remaja ini, muncul pertanyaan kritis: apa pendekatan yang digunakan? Apakah berbasis kekerasan atau justru pendekatan psikososial yang menyentuh akar masalah? Jika program ini hanya mengandalkan disiplin militeristik tanpa menyentuh luka psikologis, trauma keluarga, atau kebutuhan aktual anak-anak, maka ia hanya akan menjadi tambal sulam jangka pendek.
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================
















