Mencari Jalan Tengah Program KDM Bagi Anak-Anak Yang Susah Diatur

Oleh : Herman Lasrin (Ketua Forum Kepala SMA Swasta FKSS Kota Bogor)

SEBULAN terakhir ini, masyarakat Jawa Barat dikejutkan oleh program pemerintah provinsi yang ditujukan kepada anak-anak yang dianggap “susah diatur.”

Program ini muncul sebagai respons atas fenomena sosial yang semakin nyata: anak-anak remaja yang tidak lagi mempan dinasihati oleh orangtua, melawan guru, bahkan tak segan mencemooh norma sosial.

Dalam situasi di mana keluarga merasa kehilangan kendali dan sekolah tak lagi punya daya, pemerintah pun turun tangan.

Terlepas dari pro dan kontra yang mengemuka, kita perlu jujur mengakui bahwa fenomena ini nyata adanya.  Di banyak rumah, otoritas orangtua telah luntur oleh derasnya arus digital dan budaya permisif.

Sementara itu, guru kerap terkungkung oleh regulasi yang membatasi ruang gerak mereka dalam mendisiplinkan siswa. Dalam kekosongan inilah, negara merasa perlu hadir.

Namun, ketika pemerintah membuat program khusus untuk membina remaja-remaja ini, muncul pertanyaan kritis: apa pendekatan yang digunakan?  Apakah berbasis kekerasan atau justru pendekatan psikososial yang menyentuh akar masalah?  Jika program ini hanya mengandalkan disiplin militeristik tanpa menyentuh luka psikologis, trauma keluarga, atau kebutuhan aktual anak-anak, maka ia hanya akan menjadi tambal sulam jangka pendek.

Sebaliknya, jika program ini dirancang dengan pendekatan holistik; melibatkan psikolog, pendidik, tokoh agama, dan pekerja sosial; maka program ini bisa menjadi harapan baru.

Anak-anak ini bukan sekadar “pembangkang,” melainkan korban dari sistem yang tak lagi sanggup menjawab tantangan zaman: keluarga yang terpecah, pendidikan yang kaku, lingkungan yang abai, dan media yang bebas nilai.

Kita butuh ruang-ruang pembinaan yang penuh empati namun tetap tegas. Kita butuh figur yang bisa menjadi teladan dan bukan sekadar penguasa.  Kita butuh program yang tak hanya membentuk perilaku, tapi juga menghidupkan harapan.

Maka dari itu, program Gubernur Jawa Barat ini sepatutnya tidak dilihat semata sebagai intervensi, melainkan sebagai alarm sosial bahwa kita semua, sebagai orangtua, guru, masyarakat, dan pemimpin, telah lalai menciptakan ruang tumbuh yang sehat bagi anak-anak kita.

Kini, tanggung jawab itu tak bisa lagi hanya dipikul oleh sekolah dan keluarga. Negara harus hadir bukan untuk menghukum, tapi untuk menyembuhkan.

Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel