Sebut Dedi Mulyadi, Warga Soroti Pemagaran Besi di Kawasan TNGHS Pertanyakan Izin dan Dugaan Tebang Pilih Tambang

BOGORTODAY.COM – Media sosial tengah dihebohkan dengan sebuah video viral yang memperlihatkan kawasan Gunung Halimun Salak, tepatnya di wilayah Ciguha, Desa Bantarkaret, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, dipagari menggunakan teralis besi oleh pihak tertentu.

Video tersebut diunggah oleh akun TikTok @H.Yusep dan menyebut nama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait isu ilegal mining yang dianggap tebang pilih.

Dalam keterangannya, pemilik akun, H. Yusep, menyampaikan dua hal utama yang menjadi pertanyaannya. Pertama, terkait legalitas pemagaran di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS).

“Sampai hari ini saya belum menemukan aturan yang menyatakan bahwa di area taman nasional harus dilakukan pemagaran dengan besi. Setahu saya, pemagaran yang dimaksud itu hanya berupa patok atau batas alami seperti pepohonan,” ungkap Yusep saat dikonfirmasi pada Kamis (22/5/2025).

Ia juga mempertanyakan pihak yang memberikan izin pemagaran tersebut khususnya area Hutan Kemasyarakatan (HKM) Ciguha River, apakah berasal dari balai taman nasional atau kementerian terkait.

“Kalau memang tidak ada izinnya, maka ini harus dipertanyakan. Kenapa pihak dari HKM atau Ciguha River berani melakukan pemagaran besi di kawasan taman nasional?” lanjutnya.

Pertanyaan kedua berkaitan dengan aktivitas penambangan di kawasan blok Pasir Jawa, yang sejak lama dikenal sebagai lokasi aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI).

Yusep menyoroti adanya dugaan tebang pilih dalam penutupan tambang oleh pihak terkait.

“kenapa pelaksanaan penutupan tambang seakan-akan tebang pilih? Padahal siapa yang tidak tahu kalau di dalam wilayah HKM itu ada aktivitas tambang? Semua orang sudah tahu,” katanya.

Ia menambahkan, pemagaran tersebut dinilai merugikan masyarakat karena menutup akses jalan setapak yang sudah digunakan warga selama puluhan tahun.

“Ini bukan hanya soal tambang, tapi soal hak masyarakat atas akses jalan yang sudah ada sejak lama. Satu-satunya jalan adalah duduk bersama, antara pihak yang mengeluarkan izin pemagaran dengan masyarakat,” tegas Yusep.

Dirinya mengaku siap berdiskusi terbuka dengan pihak Antam, HKM, dan pemerintah guna menyelesaikan persoalan tersebut secara adil dan transparan.