
Yusfitriadi menilai tingginya biaya politik menjadi salah satu alasan Parpol mendorong penambahan anggaran. Namun, menurutnya, hal tersebut justru berpotensi merusak sistem demokrasi.
“Sehingga partai politik menciptakan budaya pragmatisme dan transaksional di tengah masyarakat,” jelasnya.
Ia juga menyoroti efektivitas dana yang selama ini sudah diberikan kepada Parpol oleh pemerintah, yakni sebesar Rp1.000 per konstituen.
“Apakah pengelolaan anggaran tersebut transparan atau tidak. Jangan sampai penambahan anggaran bagi partai politik tidak diiringi dengan sistem yang akuntabel dan transparan,” tutupnya. ***
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================















