
BOGORTODAY.COM – Wacana penambahan dana untuk partai politik (Parpol) di tengah upaya efisiensi anggaran negara mendapat sorotan dari pengamat kebijakan publik, Yusfitriadi.
Menurutnya, saat ini pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, sedang berupaya menata keuangan negara demi pembangunan di berbagai daerah dengan melakukan efisiensi anggaran.
“Masa sih di tengah kondisi seperti ini justru malah partai politik yang harus mendapatkan tambahan anggaran,” kata Yusfitriadi, Rabu (28/5/2025).
Ia juga mempertanyakan peran Parpol saat ini, yang seharusnya menjadi pilar utama demokrasi di Indonesia.
“Ketika ditanya ke publik apakah saat ini keberadaan partai politik memperkuat kualitas demokrasi atau justru demokrasi sedang dilemahkan oleh partai politik itu sendiri,” ujarnya.
Yusfitriadi menilai tingginya biaya politik menjadi salah satu alasan Parpol mendorong penambahan anggaran. Namun, menurutnya, hal tersebut justru berpotensi merusak sistem demokrasi.
“Sehingga partai politik menciptakan budaya pragmatisme dan transaksional di tengah masyarakat,” jelasnya.
Ia juga menyoroti efektivitas dana yang selama ini sudah diberikan kepada Parpol oleh pemerintah, yakni sebesar Rp1.000 per konstituen.
“Apakah pengelolaan anggaran tersebut transparan atau tidak. Jangan sampai penambahan anggaran bagi partai politik tidak diiringi dengan sistem yang akuntabel dan transparan,” tutupnya. ***
Bagi HalamanFollow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================















