BOGORTODAY.COM – Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Bogor meminta Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk meninjau kembali program pembinaan siswa bermasalah di barak militer dan mencontoh pendekatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) ramah anak seperti yang diterapkan di Semarang, Jawa Tengah.
Sekretaris KPAID Kabupaten Bogor, Erwin Suriana, menyarankan agar kebijakan tersebut disinergikan dengan pendekatan yang lebih ramah anak.
“Contohlah, kan di Semarang itu ada TNI ramah anak. Itu kan bisa berjalan. Kalau dipadukan, saya kira tidak ada masalah dengan kebijakan yang dilakukan oleh KDM,” kata Erwin, Kamis (29/5/2025).
Ia menjelaskan bahwa kritik yang disampaikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pusat bukan merupakan bentuk penolakan terhadap program tersebut, melainkan permintaan untuk dilakukan evaluasi terlebih dahulu guna mempertimbangkan aspek psikologis anak.
“Sekarang itu tinggal, bagi saya, bahwa kajian KPAI ini bukan tidak mendukung, tetapi ingin itu dievaluasi dulu baru dilaksanakan,” jelasnya.
Untuk menyelesaikan perbedaan pandangan antara KPAI dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Erwin mengusulkan pertemuan antara kedua pihak untuk merumuskan regulasi yang lebih tepat.
“Saya kira yang paling bijak begitu. Jadi dengan pemda dan segala macam itu duduk bersama, sehingga kami pun di daerah tidak memiliki persepsi masing-masing,” katanya.
Lebih lanjut, ia meminta agar program pembinaan anak di barak militer dikaji ulang dan disertai surat dukungan resmi dari KPAI yang memuat sejumlah catatan.
“Ya, dikaji ulang kalau menurut saya seperti itu. Dan ada sebuah surat yang ditujukan kepada pemerintah bahwa mereka juga tetap mendukung, tapi ya itu dengan beberapa catatan,” tutupnya. ***
Bagi HalamanFollow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================
















