“Ini adalah momentum bersama, bahwa kita semua menandatangani kesepahaman untuk mencegah dan memberantas korupsi,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyampaikan harapannya agar seluruh wilayah di Jawa Barat mampu membangun pemerintahan yang berkeadilan dan sejahtera.
“Mudah-mudahan seluruh wilayah di Jawa Barat bisa membangun pemerintahan yang berkeadilan dan melahirkan kesejahteraan. Dari mulai bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, sekda serta seluruh aparatnya dapat bekerja dengan baik, tidak meninggalkan problem hukum,” ujar Dedi Mulyadi.
Dalam rapat tersebut, kepala daerah dan ketua DPRD se-Jawa Barat menyepakati sejumlah poin komitmen antikorupsi.
Di antaranya menjalankan tugas secara transparan dan akuntabel, menjunjung tinggi integritas kelembagaan, memastikan proses perencanaan dan penganggaran bebas dari intervensi, memperkuat fungsi pengawasan dan pengendalian untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, serta bersinergi dengan seluruh stakeholder dalam upaya pemberantasan korupsi.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh pimpinan DPRD provinsi dan kabupaten/kota, perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berintegritas di Jawa Barat.***
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================
