Kontraktor Swasta Diduga Dibayar Rp24 Juta untuk Hancurkan Rumah Warga Palestina di Gaza

BOGORTODAY.COM – Sebuah laporan mengejutkan mengungkap bahwa sejumlah kontraktor swasta yang bekerja di Jalur Gaza diduga menerima bayaran 5.000 shekel atau sekitar Rp24 juta untuk setiap rumah warga Palestina yang mereka hancurkan.

Informasi ini pertama kali dilaporkan oleh media Israel Haaretz, yang dikenal sebagai media berhaluan kiri, dan dikutip oleh Middle East Monitor (MEMO).

Laporan tersebut mengacu pada kesaksian seorang tentara Israel yang ditugaskan dalam operasi militer di Gaza. Tentara itu mengungkapkan bahwa penghancuran rumah-rumah warga sipil dilakukan dengan insentif tinggi bagi kontraktor.

“Setiap kontraktor swasta yang bekerja di Gaza dengan peralatan teknis mendapatkan 5.000 shekel untuk setiap rumah yang mereka hancurkan,” ujar prajurit tersebut.

Militer Israel Diduga Paksa Kontraktor Hancurkan Rumah Warga

Menurut pengakuan yang sama, jika para kontraktor enggan atau menolak untuk menghancurkan rumah-rumah warga, maka militer Israel akan turun langsung untuk memaksa mereka menyelesaikan tugas tersebut.

Lebih lanjut, tentara itu menyampaikan bahwa operasi penghancuran kerap dilakukan dekat dengan pusat distribusi bantuan kemanusiaan milik Gaza Humanitarian Foundation (GHF), lembaga yang disebut didukung oleh Amerika Serikat.

Karena letaknya yang berdekatan dengan pusat bantuan, kontraktor kerap memprovokasi insiden keamanan agar mendapat perlindungan ekstra dari militer Israel. Namun, perlindungan ini justru sering berujung pada penembakan ke arah warga Palestina yang tengah mengantre bantuan makanan.

BACA JUGA :  Rangkaian HJB ke-544, Gowes Napak Tilas Ajak Warga Menyusuri Sejarah dan Alam Bogor

“Agar kontraktor mendapatkan tambahan 5.000 shekel, diambil keputusan bahwa membunuh warga Palestina yang sedang mencari makanan adalah hal yang dapat diterima,” tulis Haaretz dalam laporannya.

Ratusan Warga Palestina Tewas di Lokasi Bantuan

Aksi penembakan terhadap kerumunan warga di sekitar pusat distribusi bantuan telah menyebabkan ratusan korban jiwa.

Dalam pengakuannya, tentara Israel itu mengatakan bahwa mereka menerima perintah untuk menembak meskipun warga tidak menimbulkan ancaman langsung.

“Di lokasi saya ditempatkan, satu hingga lima orang tewas terbunuh setiap hari,” katanya. “Tempat itu seperti medan pembunuhan.”

Penolakan dari Pemerintah dan Militer Israel

Menanggapi laporan ini, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Menteri Pertahanan Yoav Gallant, dan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) serempak membantah tudingan tersebut.

“Ini adalah kebohongan kejam yang dirancang untuk mendiskreditkan IDF, tentara paling bermoral di dunia,” demikian pernyataan resmi dari Netanyahu dan Gallant.

Mereka menuding Haaretz telah menyebarkan “fitnah berdarah” terhadap militer dan upaya bantuan Israel di Gaza.

Peran Kontraktor Asing di Gaza

Kontraktor swasta seperti UG Solutions dan Safe Reach Solutions (SRS) — yang berbasis di Amerika Serikat — diketahui ditugaskan untuk mengamankan perbatasan Gaza dan memfasilitasi distribusi bantuan kemanusiaan dari GHF.

BACA JUGA :  Mitra MBG Tuntut Kepala BGN Baru Perkuat Regulasi dan Tata Kelola

Namun, sejumlah laporan menyebut bahwa kontraktor-kontraktor ini juga menjalankan fungsi intelijen, termasuk menganalisis data drone dan satelit serta membantu militer dalam identifikasi target.

Kontraktor swasta ini sebagian besar berasal dari veteran pasukan khusus AS dan negara-negara Barat, menimbulkan kekhawatiran bahwa mereka digunakan dalam operasi militer aktif, bukan sekadar tugas pengamanan bantuan.

Kecaman Internasional Menguat

Laporan ini memicu gelombang kecaman dari aktivis kemanusiaan dan kelompok hak asasi manusia internasional.

Mereka menuntut dilakukan investigasi independen terhadap keterlibatan kontraktor swasta dan dugaan pelanggaran hukum humaniter internasional.

Jika benar terbukti, tindakan penghancuran rumah dan penembakan warga sipil yang mencari bantuan dapat tergolong sebagai kejahatan perang di bawah hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa.

Sampai saat ini, belum ada penyelidikan independen yang dikonfirmasi. Namun tekanan internasional diperkirakan akan terus meningkat terhadap Israel dan perusahaan kontraktor yang beroperasi di wilayah Gaza.***

Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel

Bagi Halaman

Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel



======================================
====================================