Komnas HAM Papua Beri Catatan Kritis untuk Gibran Soal Penugasan Percepatan Pembangunan

BOGORTODAY.COM – Penugasan khusus Presiden Joko Widodo kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menangani percepatan pembangunan di Papua menuai respons dari Komnas HAM Papua.

Melalui Kepala Sekretariatnya, Frits Ramandey, Komnas HAM Papua memberikan sejumlah catatan kritis yang perlu diperhatikan Gibran sebelum melangkah lebih jauh.

Evaluasi Tim BP3OKP Jadi Langkah Awal

Frits menegaskan bahwa penugasan kepada Wapres untuk urusan Papua bukan hal baru. Ia menyebut Wapres ke-13 Ma’ruf Amin juga pernah mendapat mandat serupa.

Oleh karena itu, menurut Frits, hal pertama yang perlu dilakukan Gibran adalah mengevaluasi kinerja Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) yang sudah dibentuk.

“Capaiannya seperti apa? Harus dilihat betul, jangan sampai melanjutkan hal yang belum jelas hasilnya,” kata Frits, Selasa (8/7/2025).

Bentuk Tim Ahli, Hindari Kepentingan Politik

Lebih lanjut, Frits menyarankan agar Gibran membentuk tim ahli dari berbagai disiplin ilmu, seperti sosial, kesehatan, pendidikan, hingga agama. Ia mengingatkan, pemilihan anggota tim tidak boleh didasarkan pada kepentingan politik atau pencitraan semata.

“Harus diisi oleh orang-orang yang memang punya kepakaran dan pengalaman. Jangan hanya simbol politik,” tegasnya.

Konflik Bersenjata Jadi Penghambat Utama

Namun yang paling mendesak, menurut Komnas HAM Papua, adalah penyelesaian konflik bersenjata yang masih terus terjadi di Papua.

Frits menyebut, tanpa penanganan konflik yang tuntas, percepatan pembangunan tidak akan berjalan optimal.

“Secepat apa pun program pembangunan dijalankan, kalau konflik bersenjata masih terjadi, semuanya akan terhambat — dari pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi,” kata Frits.

Ia mencatat, konflik bersenjata dalam lima tahun terakhir terus meningkat, dan berdampak buruk, bukan hanya bagi warga sipil, tetapi juga tenaga pendidikan dan kesehatan yang bertugas di lapangan.

Serukan Dialog untuk Penyelesaian

Frits menyarankan agar dialog menjadi pendekatan utama dalam penyelesaian konflik di Papua. Ia menekankan pentingnya pendekatan yang inklusif dan humanis untuk meredakan ketegangan yang sudah menahun.

“Konflik kekerasan ini harus dikelola dengan pendekatan dialog. Supaya tidak terus menghambat pembangunan,” ujarnya.

Tugas Gibran Akan Diatur Lewat Keppres

Sementara itu, Menkumham Yusril Ihza Mahendra mengungkap bahwa penugasan khusus kepada Gibran akan dituangkan dalam bentuk Keputusan Presiden (Keppres).

Tak hanya pembangunan fisik, Gibran juga akan ditugaskan untuk mengurus isu-isu hak asasi manusia yang selama ini menjadi perhatian di Papua.

Yusril bahkan menyebut kemungkinan Gibran akan membuka kantor dan berkantor langsung di Papua sebagai bentuk komitmen atas tugas barunya.

“Ini sedang difinalisasi. Penugasan dari Presiden kepada Wakil Presiden soal Papua akan diperjelas dalam Kepres,” kata Yusril.

Dengan penugasan ini, Gibran Rakabuming Raka menghadapi tugas berat dan kompleks. Komnas HAM Papua mengingatkan bahwa pembangunan Papua tak bisa hanya dilihat dari sisi infrastruktur, tapi juga harus menyentuh akar persoalan kemanusiaan dan konflik.

Langkah pertama: evaluasi, pendekatan dialog, dan pemilihan tim ahli yang tepat. Jika tidak, pembangunan bisa menjadi sekadar simbol tanpa dampak nyata bagi masyarakat Papua.***

Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel