Gubernur Pramono Anung Tak Umumkan Program Pelatihan Kerja demi Cegah Lonjakan Peserta

BOGORTODAY.COM, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menjelaskan bahwa pihaknya sengaja tidak mempublikasikan program pelatihan kerja di ibu kota. Menurutnya, keputusan tersebut diambil untuk mencegah terjadinya lonjakan pendaftar seperti yang terjadi di wilayah Bekasi.

Pernyataan ini disampaikan Pramono saat berbicara dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi yang digelar di Ancol, Kamis (10/7/2025). Ia mengawali pemaparannya dengan menyoroti isu pengangguran di Jakarta.

“Apa yang kemudian menjadi isu di Jakarta saat ini adalah masalah unemployment. Sebenarnya orang pengangguran di Jakarta mengalami penurunan. Tetapi kemarin sebelum lebaran, orang yang pulang lebaran itu turun hampir 25 persen,” kata Pramono dalam paparannya.

Pramono menyebutkan bahwa meski sebelumnya angka pengangguran telah berkurang, tren tersebut kembali naik. Ia menilai banyak orang masih melihat Jakarta sebagai tempat untuk mengubah nasib. Namun, alih-alih melakukan penertiban, Pemprov DKI memilih memberikan pelatihan kepada para pendatang.

“Kami lebih mengadakan pendekatan orang yang datang dengan kapasitas, kemampuan dan sebagainya. Kita berikan job training dan sebagainya,” sebutnya.

Ia menambahkan bahwa program pelatihan tersebut tersedia di tingkat kecamatan. Kendati begitu, pemerintah memilih untuk tidak mengumumkannya secara terbuka guna menghindari antrean yang terlalu besar seperti kasus di Bekasi.

“Sehingga dengan demikian program pemberian latihan kerja ada di setiap kecamatan dan di setiap tempat orang untuk. Dan kami sengaja tidak umumkan. Sebab kalau diumumkan kasus di Bekasi, orang sampai ribuan mengantre,” ucapnya.

Pramono juga mengungkapkan bahwa pendaftaran untuk program Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) sempat mengalami lonjakan luar biasa. Hal tersebut membuatnya meminta agar proses pendaftaran dihentikan sementara.

“Saya bilang stop, stop, stop. Karena ini bisa membuat persoalan. Maka kemudian sistem yang dirubah,” ucapnya.

Acara tersebut turut dihadiri sejumlah kepala daerah, antara lain Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, serta gubernur dari berbagai provinsi seperti Jawa Barat, Banten, Lampung, Bangka Belitung, dan Sumatera Selatan. (mg1)

Sumber: detik.com

Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel