BOGORTODAY.COM – Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat bahwa jumlah penduduk Indonesia hingga semester I-2025 mencapai 286.693.693 jiwa. Angka ini menunjukkan peningkatan sekitar 1,7 juta jiwa dibandingkan semester II tahun 2024.
Lonjakan ini menguatkan pentingnya pengelolaan kependudukan secara strategis dan menyeluruh. Pemerintah pun meresponsnya dengan meluncurkan Desain Besar Pembangunan Kependudukan (DBPK) 2025–2045 sebagai kerangka utama untuk pembangunan nasional yang terencana dan berkelanjutan.
Laki-Laki Masih Mendominasi Jumlah Penduduk
Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menyampaikan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak sekitar 2,6 juta jiwa dibandingkan perempuan.
Kesenjangan ini penting dicermati dalam konteks perencanaan pembangunan, terutama dalam sektor kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, hingga perlindungan sosial.
“Pembangunan kependudukan adalah kunci. Apalagi jumlah penduduk Indonesia terus bertambah. DBPK adalah langkah strategis menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Teguh dalam Peluncuran DBPK 2025–2045, Jumat (11/7/2025).
DBPK Jadi Pilar Penentu Arah Pembangunan Nasional
DBPK diposisikan sebagai acuan penting dalam mendukung RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) dan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional).
Teguh menekankan, strategi pembangunan harus berbasis data penduduk agar hasilnya lebih terarah dan merata.
“Dokumen ini akan memandu kita untuk memastikan pembangunan manusia dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan,” tambahnya.
Data Penduduk Jadi Kunci Pemerataan Layanan Dasar
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menambahkan bahwa data kependudukan yang akurat akan sangat menentukan dalam perencanaan kebutuhan dasar masyarakat.
“Dengan data penduduk yang baik, kita bisa tahu berapa banyak sekolah, puskesmas, guru, dokter, hingga buku yang dibutuhkan. Semua hanya bisa direncanakan dengan dasar kependudukan yang kuat,” tegas Rachmat.
Ia juga menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk menjadikan DBPK sebagai rujukan dalam pembangunan nasional berbasis manusia.
Menuju Indonesia Emas 2045, Mulai dari Basis Data yang Akurat
DBPK 2025–2045 diharapkan bukan hanya menjadi dokumen formal, melainkan juga instrumen nyata untuk menjawab tantangan demografi Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, pembangunan ke depan dituntut untuk lebih adaptif, inklusif, dan berbasis data.
Pemerintah pusat bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah didorong aktif menggunakan data kependudukan dalam perumusan program dan kebijakan, agar pembangunan lebih tepat sasaran dan berkeadilan.
Peningkatan jumlah penduduk adalah tantangan sekaligus peluang. Dengan strategi dan data yang tepat, Indonesia bisa mewujudkan visi besar sebagai negara maju pada 2045.***
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
Bagi HalamanFollow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================
