Generasi Z China Tantang Otoritas dan Ideologi Negara

BOGORTODAY.COM – China tengah bersiap menggelar parade militer besar-besaran pada 3 September 2025, sebagai ajang unjuk kekuatan kepada dunia, terutama terhadap Taiwan.

Namun, di tengah persiapan yang intens itu, muncul gelombang perlawanan yang tak terduga—datang dari generasi muda China sendiri, khususnya Generasi Z.

Penolakan terhadap program wajib militer kian ramai diperbincangkan, menjadi sinyal retaknya kesatuan ideologis yang selama ini coba dijaga ketat oleh Partai Komunis China (PKC).

Kasus Pemuda Guilin Picu Simpati

Puncak perhatian publik terjadi awal Juli lalu, ketika seorang mahasiswa kelahiran 2004 dari Guilin dikenai sanksi berat karena menolak menjalani wajib militer.

Mahasiswa tersebut, yang hampir menyelesaikan studinya, kesulitan beradaptasi dengan kerasnya kehidupan militer setelah mendaftar pada Maret 2025.

Setelah beberapa kali mengajukan permohonan mundur yang tidak dikabulkan, ia justru mendapat hukuman berat:

• Dikeluarkan dari universitas
• Dibatasi akses pekerjaan dan layanan keuangan
• Dilarang bepergian ke luar negeri
• Dikenai denda lebih dari ¥37.000 (setara Rp85 juta)

Langkah ini, yang dimaksudkan sebagai peringatan tegas, justru membangkitkan empati luas di kalangan anak muda.

Alih-alih menumbuhkan ketakutan, tindakan otoritas itu menjadi simbol ketidakadilan dan memperkuat resistensi terhadap program wajib militer.

Fenomena yang Meluas

Insiden di Guilin ternyata bukan kasus tunggal. Seorang mantan pejabat legislatif yang kini hidup di pengasingan mengklaim bahwa ada lebih dari 200 kasus serupa hanya di wilayah Mongolia Dalam.

Provinsi-provinsi lain seperti Shandong, Hubei, dan Fujian juga dilaporkan mengalami penolakan kolektif dari kalangan muda terhadap wajib militer.

Fenomena ini merefleksikan diskoneksi ideologis yang makin dalam antara negara dan generasi digital.