Generasi Z China Tantang Otoritas dan Ideologi Negara

BOGORTODAY.COM – China tengah bersiap menggelar parade militer besar-besaran pada 3 September 2025, sebagai ajang unjuk kekuatan kepada dunia, terutama terhadap Taiwan.

Namun, di tengah persiapan yang intens itu, muncul gelombang perlawanan yang tak terduga—datang dari generasi muda China sendiri, khususnya Generasi Z.

Penolakan terhadap program wajib militer kian ramai diperbincangkan, menjadi sinyal retaknya kesatuan ideologis yang selama ini coba dijaga ketat oleh Partai Komunis China (PKC).

Kasus Pemuda Guilin Picu Simpati

Puncak perhatian publik terjadi awal Juli lalu, ketika seorang mahasiswa kelahiran 2004 dari Guilin dikenai sanksi berat karena menolak menjalani wajib militer.

Mahasiswa tersebut, yang hampir menyelesaikan studinya, kesulitan beradaptasi dengan kerasnya kehidupan militer setelah mendaftar pada Maret 2025.

Setelah beberapa kali mengajukan permohonan mundur yang tidak dikabulkan, ia justru mendapat hukuman berat:

• Dikeluarkan dari universitas
• Dibatasi akses pekerjaan dan layanan keuangan
• Dilarang bepergian ke luar negeri
• Dikenai denda lebih dari ¥37.000 (setara Rp85 juta)

Langkah ini, yang dimaksudkan sebagai peringatan tegas, justru membangkitkan empati luas di kalangan anak muda.

Alih-alih menumbuhkan ketakutan, tindakan otoritas itu menjadi simbol ketidakadilan dan memperkuat resistensi terhadap program wajib militer.

Fenomena yang Meluas

Insiden di Guilin ternyata bukan kasus tunggal. Seorang mantan pejabat legislatif yang kini hidup di pengasingan mengklaim bahwa ada lebih dari 200 kasus serupa hanya di wilayah Mongolia Dalam.

Provinsi-provinsi lain seperti Shandong, Hubei, dan Fujian juga dilaporkan mengalami penolakan kolektif dari kalangan muda terhadap wajib militer.

Fenomena ini merefleksikan diskoneksi ideologis yang makin dalam antara negara dan generasi digital.

Gen Z tumbuh dalam era teknologi, informasi bebas, dan paparan nilai-nilai global. Mereka cenderung skeptis terhadap narasi nasionalistik yang tidak transparan.

Di Balik Seragam: Korupsi dan Kekecewaan

Bukan hanya kerasnya latihan militer yang ditolak, tapi juga realitas di balik seragam. Laporan dari pelapor internal mengungkap adanya:

• Korupsi sistemik di tubuh Tentara Pembebasan Rakyat (PLA)
• Jual beli posisi dan laporan fiktif
• Nepotisme yang menyulitkan karier prajurit biasa

Bagi pemuda yang masuk dengan semangat patriotisme, kenyataan ini mengecewakan. Militer tak lagi terlihat sebagai tempat kehormatan, melainkan sebagai institusi yang penuh intrik dan keserakahan.

Tak sedikit mantan prajurit yang mengeluhkan kehidupan pasca-dinas. Banyak dari mereka mengalami pengangguran, tak mendapat jaminan sosial, bahkan kesulitan memperjuangkan hak-hak dasar.

Upaya hukum pun kerap buntu, memperkuat citra bahwa militer bukan lagi “mangkuk nasi besi” yang menjamin masa depan.

Pergeseran Ideologis yang Mendasar

Analis melihat penolakan Gen Z terhadap wajib militer sebagai gejala perubahan mendasar dalam masyarakat China. Generasi muda kini mulai berani:

• Mempertanyakan legitimasi negara
• Menolak tunduk pada narasi kolektif tanpa transparansi
• Menuntut hak-hak individu dan keadilan sosial

Parade militer yang semula ditujukan untuk menguatkan citra internasional China, kini justru dibayang-bayangi oleh retaknya solidaritas internal.

Ini menjadi tantangan besar bagi PKC dalam menjaga wibawa dan kesatuan nasional di tengah guncangan modernitas dan keterbukaan informasi.

Penolakan wajib militer oleh Generasi Z di China bukan sekadar pembangkangan, melainkan refleksi perubahan nilai-nilai dalam masyarakat modern China.

Ketika militer kehilangan daya tariknya sebagai simbol kehormatan, dan ketika negara menanggapi perbedaan dengan represi, maka gelombang ketidakpuasan hanya tinggal menunggu waktu untuk meluas.

Parade militer mungkin tetap berlangsung megah, tapi bayang-bayang resistensi dari dalam negeri menjadi luka yang tak bisa disembunyikan.***

Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel