Sejumlah Komunitas Ojol di Jabodetabek Dukung Komisi 20 Persen, Tolak Aksi 21 Juli

BOGORTODAY.COM – Di tengah wacana penyesuaian skema potongan komisi aplikator ojek online (ojol), sejumlah komunitas pengemudi di wilayah Jabodetabek menyatakan dukungan terhadap komisi 20 persen yang saat ini diterapkan oleh perusahaan aplikasi seperti Grab. Pernyataan dukungan ini sekaligus menjadi penolakan terhadap rencana aksi turun ke jalan yang digagas oleh Garda pada 21 Juli 2025.

Empat komunitas besar yang menyatakan sikap tersebut antara lain Relawan Driver Grab Bogor, ADGI Tangerang, KBGB Border Town Depok, dan Ladies Online Cibinong. Mereka menilai skema potongan 20 persen masih relevan dan berkontribusi terhadap stabilitas ekosistem digital, keberlanjutan layanan, serta kesejahteraan mitra aktif.

“Kami memahami bahwa potongan 20 persen digunakan oleh aplikator untuk menjaga kestabilan layanan,” ujar Heri Dinata, Ketua Relawan Driver Grab Bogor, Jumat (19/7/2025).

Ia menambahkan bahwa potongan tersebut memberikan manfaat nyata, seperti asuransi, perlindungan keselamatan, layanan bantuan 24 jam, dan program GrabBenefits.

Senada dengan itu, Didik Ari Wibowo dari ADGI Tangerang menyebut bahwa fokus utama mitra driver bukan hanya soal besaran potongan, melainkan keberlangsungan sistem yang mendukung pekerjaan mereka.

“Kami khawatir, jika komisi diturunkan tanpa perhitungan matang, justru layanan yang kami nikmati saat ini bisa terhenti,” ujarnya.

Ketua KBGB Border Town Depok, Heru Widigdo, menyampaikan bahwa keberadaan promo pelanggan yang disokong dari sistem komisi turut menjaga kestabilan pendapatan pengemudi.

“Kalau komisi diturunkan jadi 10 persen, kemampuan aplikator memberi promo dan bonus bisa berkurang. Akibatnya, volume order juga menurun,” katanya.

Sementara itu, Ketua komunitas Ladies Online Cibinong, Lilis Suryani, menyatakan bahwa pengemudi perempuan sangat membutuhkan platform yang stabil dan aman.

“Kami tidak masalah dengan potongan 20 persen, karena itu sebanding dengan perlindungan dan fitur keamanan yang kami nikmati. Yang kami takutkan justru perubahan sistem yang membuat kami kehilangan penghasilan,” jelasnya.

Keempat komunitas ini juga menyerukan kepada Kementerian Perhubungan agar lebih mendengarkan aspirasi mitra driver aktif. Mereka berharap pemerintah tidak terburu-buru mengubah kebijakan hanya karena tekanan dari pihak yang tidak lagi aktif di lapangan.

“Skema komisi 20 persen adalah bagian dari keseimbangan yang kami rasakan manfaatnya. Kami berharap tidak diubah tanpa alasan yang kuat dan kajian menyeluruh,” tulis mereka dalam pernyataan bersama.

Dengan sikap tersebut, komunitas-komunitas ini menyatakan tidak akan ikut aksi demonstrasi pada 21 Juli mendatang karena merasa gerakan tersebut tidak merepresentasikan suara dan realitas mitra aktif yang bekerja setiap hari di lapangan.

Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel