Komunitas Driver Ojek Online Jabodetabek Tolak Penurunan Komisi

BOGORTODAY.COM – Penolakan terhadap wacana penurunan komisi dari 20 persen menjadi 10 persen kembali disuarakan oleh sejumlah komunitas driver ojek online di wilayah Jabodetabek.

Lima komunitas besar menyatakan bahwa skema komisi saat ini masih wajar, adil, dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi mitra pengemudi maupun perusahaan aplikator.

Ketua Komunitas SGC Bogor 1B, Hendi Mustopa, menyebut bahwa potongan 20 persen tidak pernah menjadi persoalan selama sistem dan layanan aplikasi berjalan baik. Ia menilai skema tersebut sudah mencakup berbagai manfaat, seperti asuransi, fitur keamanan, layanan darurat, dan customer service.

“Potongan 20 persen itu bagian dari sistem. Kalau dikurangi tanpa perhitungan matang, justru merugikan driver juga,” ujar Hendi kepada wartawan, Senin (21/7/2025).

Menurut Hendi, ada kekhawatiran di kalangan mitra apabila penurunan komisi dilakukan tanpa memperhatikan keberlangsungan finansial perusahaan. Jika perusahaan tidak mampu lagi memberikan layanan teknis, insentif, maupun perlindungan dasar, maka kinerja driver bisa terganggu.

Senada, Ketua SGC Depok 2, Adi Giri, mengatakan bahwa yang dibutuhkan pengemudi adalah kestabilan platform dan kepastian ekosistem, bukan semata penurunan potongan. Ia menilai operasional perusahaan yang terganggu justru berisiko terhadap keberlangsungan mata pencaharian driver.

Sementara itu, Ketua SGC Jakarta Selatan 2, Ignatius Bima Satya, menyebut potongan 20 persen merupakan bentuk kontribusi bersama untuk menjaga keberlanjutan ekosistem digital. Ia mengingatkan potensi penurunan kualitas layanan apabila komisi diturunkan.

“Kalau promo hilang, insentif berkurang, dan bantuan teknis menurun, kami juga yang terdampak,” katanya.

Ketua NEO SGC Depok 1, Wisnu Wardhana, menyoroti bahwa narasi penurunan komisi seringkali disuarakan oleh pihak-pihak yang sudah tidak aktif di lapangan. Ia menegaskan bahwa driver aktif lebih memahami kondisi sebenarnya dan dampak dari kebijakan tersebut.

Di Tangerang, Ketua SGC Tangerang 2, Andi Rahman, mengingatkan bahwa ekosistem transportasi online melibatkan banyak pihak, termasuk mitra UMKM dan pelanggan. Ia menilai perubahan skema komisi harus mempertimbangkan keberlanjutan seluruh rantai ekosistem.

Kelima komunitas tersebut mendesak Kementerian Perhubungan membuka ruang dialog yang inklusif dengan melibatkan pengemudi aktif dari berbagai wilayah. Mereka berharap kebijakan yang diambil tetap berpihak pada stabilitas dan kesejahteraan mitra di lapangan.

“Kami tidak menolak perubahan, tapi harus berdasarkan kenyataan di lapangan. Jangan abaikan kami yang masih aktif menggantungkan hidup dari aplikasi,” kata Hendi.

Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel