Presiden Prabowo Resmikan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih: Tonggak Kemandirian Ekonomi Rakyat

Koperasi Desa
Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Muchlis Jr-Biro Pers Sekretariat Presiden)

BOGORTODAY.COM – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, hari ini secara resmi meluncurkan 80.000 kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/Kel Merah Putih) dalam sebuah seremoni nasional yang dipusatkan di Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Prosesi peluncuran ini dapat disaksikan secara langsung oleh masyarakat melalui laman detik.com mulai pukul 09.45 WIB, serta disiarkan secara daring ke lebih dari 81.000 titik Kopdes/Kel Merah Putih di seluruh Indonesia.

Sebanyak 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota turut ambil bagian dalam momen bersejarah ini.

BACA JUGA :  Lari Pagi atau Lari Sore, Mana yang Lebih Baik? Ini Perbedaan Manfaatnya untuk Tubuh

Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menyampaikan bahwa hingga kini telah terbentuk 81.140 unit Kopdes/Kel Merah Putih di seluruh Indonesia, dengan 80.048 unit di antaranya telah memiliki badan hukum dan siap beroperasi penuh.

“Artinya, Kopdes/Kel Merah Putih sudah siap beroperasi,” ujar Budi Arie dalam keterangan tertulisnya, Minggu (20/7/2025).

Dalam peluncuran ini, pemerintah juga telah menyiapkan 103 unit percontohan Kopdes/Kel Merah Putih sebagai model ekosistem layanan ekonomi rakyat yang dapat direplikasi oleh koperasi lainnya di masa mendatang.

BACA JUGA :  Kebiasaan Begadang Bisa Ganggu Tumbuh Kembang Anak, Orang Tua Diminta Lebih Waspada

Bukan Sekadar Koperasi

Budi Arie menjelaskan, Kopdes/Kel Merah Putih bukanlah koperasi biasa. Lembaga ini dirancang sebagai pusat layanan ekonomi rakyat di tingkat desa dan kelurahan, dengan unit-unit usaha lengkap, seperti:

  • Gerai sembako
  • Layanan obat murah dan klinik desa
  • Simpan pinjam
  • Pengelolaan logistik lokal

Lebih dari itu, Kopdes/Kel Merah Putih juga akan dipercaya untuk menyalurkan berbagai program bantuan pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), gas bersubsidi, hingga pupuk bersubsidi.

Penguatan SDM dan Pengawasan Publik

Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel



======================================
====================================