BOGORTODAY.COM – Sekitar 50.000 driver ojol dari berbagai platform dan aplikasi hari ini menggelar aksi demonstrasi besar-besaran yang dinamakan Aksi 217.
Mereka menamai diri sebagai “Korban Aplikator” dan akan menggeruduk Istana Negara sebagai bentuk protes terhadap lambannya respons pemerintah dalam mengatur regulasi transportasi online.
Aksi ini merupakan kelanjutan dari demo 20 Mei 2025 lalu serta Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI, yang hingga kini dinilai belum menghasilkan solusi nyata.
Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, dalam keterangannya mengatakan:
“Sekitar 50.000 pengemudi transportasi online secara gabungan — R2 ojol, R4 driver online, dan kurir online lintas platform aplikasi — akan melakukan demo besar kembali pada Senin, 21 Juli 2025. Kami menamai aksi ini sebagai ‘Korban Aplikator Kepung Istana Presiden dan Lumpuhkan Aplikasi Massal atau Offbid Massal Aksi 217’.”
Aplikasi Dimatikan Massal, Pengguna Diminta Bersiap
Para pengemudi ojol dan kurir online hari ini melakukan offbid massal alias mematikan aplikasi mereka secara serempak.
Aksi ini diperkirakan akan berdampak signifikan pada ketersediaan layanan transportasi online dan pengiriman barang/ makanan di sejumlah wilayah Jakarta.
Masyarakat, khususnya para pengguna aplikasi ojol, diimbau untuk menggunakan moda transportasi alternatif atau mempersiapkan rencana mobilitas lebih awal.
Kekecewaan Terhadap Pemerintah dan Kemenhub
Igun menyebutkan bahwa aksi 217 ini lebih besar dibanding aksi sebelumnya karena merupakan bentuk akumulasi kekecewaan terhadap Kementerian Perhubungan dan Menteri Perhubungan, serta Presiden Prabowo Subianto yang dinilai belum mengambil sikap tegas.
“Persoalan tuntutan aksi sebelumnya dibiarkan berlarut-larut bahkan dibuat keputusan yang kontra produktif, yaitu menaikkan tarif ojol hingga 15%,” ujar Igun.
Kenaikan tarif ini dianggap lebih menguntungkan pihak aplikator dibanding driver dan tidak menyentuh akar masalah ketimpangan pendapatan.
Lima Tuntutan Aksi 217
Dalam Aksi 217 ini, para pengemudi menyampaikan lima tuntutan utama:
- Hadirnya Undang-undang Transportasi Online secara nasional.
- Pembagian hasil 90:10, di mana 90% untuk driver dan 10% untuk aplikator.
- Regulasi tarif antar barang dan makanan yang adil dan mengikat.
- Audit investigatif terhadap perusahaan aplikator, menyangkut sistem kerja dan distribusi pendapatan.
- Penghapusan sistem aceng, slot, hub, multi order, hingga member, yang dianggap merugikan driver.
Seruan Terbuka ke Presiden Prabowo
Asosiasi pengemudi online berharap Presiden Prabowo Subianto segera turun tangan untuk menyelesaikan polemik ini.
Mereka menyayangkan bahwa lemahnya respons dari Menteri Perhubungan justru mencoreng citra pemerintahan Prabowo yang dijanjikan tegas dan pro rakyat.
“Asosiasi sangat menyesalkan Menteri Perhubungan yang membiarkan Aksi 217 sampai harus terjadi dan menyasar kepada Presiden Prabowo,” tegas Igun.
Potensi Gangguan Layanan Sepanjang Hari
Dengan aksi skala besar ini, sebagian wilayah Jakarta diperkirakan akan mengalami gangguan layanan transportasi dan logistik online sepanjang hari.
Aksi dijadwalkan berlangsung di beberapa titik, dengan konsentrasi utama di sekitar Istana Negara dan jalan-jalan protokol di pusat ibu kota.
Masyarakat diimbau untuk memantau perkembangan situasi dan menghindari rute-rute terdampak. Sementara itu, publik menanti respons cepat dan konkret dari pemerintah agar konflik antara driver dan aplikator tidak terus berlarut dan merugikan semua pihak.***
Sumber: detik.com
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
Bagi HalamanFollow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================
