Menakar Ulang Harmoni Sekolah Negeri dan Swasta

Oleh : Agus Jatmika (Praktisi Pendidikan di Kota Bogor)

KURANG lebih dua minggu tahun ajaran baru telah berjalan. Suasana semangat aktivitas terlihat kembali di berbagai sekolah di Jawa Barat.

Siswa baru mengenakan seragam baru, duduk di bangku yang belum ditulisi coretan khas remaja, dan guru kembali menyusun strategi pembelajaran di tengah tantangan zaman yang terus berubah.

Di sisi lain di balik euforia awal tahun ajaran, ada sebuah program yang sempat membuat disharmoni relasi antara sekolah swasta dengan negara.

Pada tahun pelajaran ini jumlah siswa baru di sejumlah sekolah swasta mengalami penurunan yang cukup signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Beberapa ruang kelas  tak bisa dibuka karena jumlah murid tidak mencukupi.

Bukan karena menurunnya mutu pendidikan atau menipisnya kepercayaan publik, tetapi karena perubahan arah kebijakan pendidikan yang membuat orang tua lebih condong memilih sekolah negeri.

Salah satu penyebabnya adalah kebijakan terbaru Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang membuka jalur penerimaan khusus bagi anak-anak putus sekolah di SMA negeri.

Program yang digagas oleh Gubernur Dedi Mulyadi, sejatinya merupakan langkah progresif dan penuh niat baikyaitu memberikan akses pendidikan bagi anak-anak yang selama ini tercecer dari bangku sekolah karena keterbatasan ekonomi maupun kondisi sosial lainnya.

Dalam pelaksanaannya, program ini menimbulkan realitas sosial yang tak sepenuhnya bisa diprediksi.

Banyak orang tua yang memanfaatkan celah dalam sistem untuk memasukkan anaknya ke sekolah negeri, meski mereka bukan bagian dari kategori anak putus sekolah.

Bagi banyak keluarga, kesempatan masuk sekolah negeri yang dibarengi dengan bebas biaya menjadi godaan yang sulit ditolak.

Di sisi lain, sekolah swasta yang selama ini menjadi penopang sistem pendidikan nasional, harus menghadapi situasi tak menguntungkan. Mereka kehilangan siswa baru, sebagian bahkan mengalami ancaman kelangsungan operasional.

Dalam pandangan sosiologi pendidikan, situasi ini mencerminkan bagaimana kebijakan publik yang tidak berbasis pada sinergi sering kali menciptakan ketimpangan struktural.

Negara, melalui programnya, hadir secara dominan terkadang kerap lupa membangun ruang kolaborasi dengan lembaga pendidikan masyarakat.

Sekolah swasta menjadi seperti pemain pinggiran dalam panggung pendidikan, padahal mereka telah lama menjadi mitra penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Tak jarang pula sekolah swasta justru yang lebih awal hadir di daerah terpencil, ketika negara belum sampai.

Ketika negara begitu kuat hadir dalam urusan penerimaan murid, sekolah swasta dipaksa beradaptasi dengan cepat.

Sementara itu perubahan sistem ini bukan hanya memerlukan penyesuaian teknis, melainkan juga perombakan cara pandang. Sekolah swasta tidak cukup hanya bertahan.

Mereka harus berbenah, meninjau ulang nilai yang mereka tawarkan kepada masyarakat. Dalam dunia yang makin kompetitif, sekolah swasta perlu membangun ulang identitas kelembagaan, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mengembangkan pendekatan pembelajaran yang lebih personal, kontekstual, dan relevan dengan tantangan zaman.

Sekolah swasta juga perlu lebih aktif menjalin kemitraan, tidak hanya dengan orang tua murid, tetapi juga dengan pemerintah daerah, komunitas lokal, dan dunia usaha.

Mereka harus mampu menunjukkan bahwa pendidikan yang mereka berikan bukan sekedar alternatif, tetapi pilihan yang layak dan unggul.

Peningkatan kapasitas guru, integrasi teknologi, pendekatan pembelajaran berbasis karakter dan budaya lokal bisa menjadi nilai lebih yang memperkuat daya saing di tengah perubahan kebijakan.

Pada saat yang sama, negara perlu membuka ruang baru bagi model kolaboratif. Program pendidikan bagi anak putus sekolah semestinya tidak hanya berorientasi pada penyediaan kursi di sekolah negeri.

Pemerintah daerah bisa membuat skema subsidi yang memungkinkan anak-anak dari keluarga tidak mampu bersekolah di lembaga swasta tanpa beban biaya.

Hal ini tidak hanya membantu anak-anak tersebut mendapatkan pendidikan, tetapi juga menguatkan ekosistem pendidikan lokal yang selama ini sudah berjalan.

Lebih jauh, narasi tentang sekolah swasta juga perlu diperbarui. Selama ini, sebagian masyarakat memandang sekolah swasta sebagai pilihan kedua ketika gagal masuk negeri. Pandangan ini harus diluruskan.

Banyak sekolah swasta yang berprestasi, melahirkan lulusan unggul, dan berperan besar dalam pembentukan karakter anak-anak bangsa.

Sudah saatnya media, pemerintah, dan tokoh masyarakat bersama-sama mengangkat citra sekolah swasta sebagai pilar penting dalam pendidikan nasional.

Menakar ulang harmoni antara sekolah negeri dan swasta bukan semata tentang jumlah murid atau anggaran pendidikan, tetapi tentang cara kita melihat pendidikan itu sendiri.

Apakah ia ruang kolaborasi, atau justru ruang kompetisi? Apakah negara hanya pelaksana, atau fasilitator bagi semua aktor dalam dunia pendidikan? Pendidikan yang ideal adalah pendidikan yang tumbuh dari semangat gotong royong, bukan dominasi satu pihak atas yang lain.

Dalam dunia pendidikan, kehadiran negara seharusnya menjadi penguat, bukan pengganti. Ketika negara dan masyarakat bisa berjalan bersama, saling percaya, dan saling memperkuat, maka harmoni bukan hanya jargon, tapi kenyataan yang terasa di setiap ruang kelas.

Pendidikan yang memanusiakan hanya akan lahir dari relasi yang adil, setara, dan saling melengkapi. Sehingga dari hal ini  masa depan pendidikan kita akan lebih terarah.