Megawati Serukan Dukungan ke Prabowo: Politik Persatuan atau Pelemahan Demokrasi?

Megawati
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dalam suasana akrab. Dalam Kongres VI PDIP di Bali (2/8/2025). (Foto: Twitter/@bang_dasco)

BOGORTODAY.COM – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyerukan kepada seluruh kader partainya untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto.

Seruan ini menegaskan posisi PDIP yang tidak mengambil peran sebagai oposisi, melainkan sebagai partai penyeimbang dalam lanskap politik nasional pasca-Pemilu 2024.

Pernyataan tersebut disampaikan Megawati saat membuka Kongres VI PDIP di Bali, Sabtu (2/8/2025).

Ia menekankan bahwa keberpihakan sejati tidak ditentukan oleh posisi di dalam atau di luar pemerintahan, melainkan oleh kesetiaan pada kebenaran dan nilai moral politik yang diwariskan oleh Sukarno.

BACA JUGA :  Ilmuwan Ungkap Afrika Berpotensi Terbelah, Retakan Raksasa Bisa Picu Samudra Baru

PDIP tidak memosisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak,” ujar Megawati.

Pernyataan ini muncul satu hari setelah Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP, dikeluarkan dari penjara melalui pemberian amnesti oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto—yang kian memperkuat spekulasi akan adanya kompromi politik antara dua kubu besar tersebut.

BACA JUGA :  Bupati Bogor Dorong Kebijakan Daerah Berlandaskan Pancasila

Respons Positif dari Gerindra

Partai Gerindra menyambut positif sikap PDIP. Mantan Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani, menyatakan bahwa Megawati telah beberapa kali menyampaikan pandangan serupa dalam pertemuan informal.

“Ibu Mega dalam banyak kesempatan ketemu kami juga seperti itu, bahwa pemerintah hasil pemilihan umum ini harus didukung supaya pemerintah memiliki efektivitas dalam menjalankan kekuasaannya,” kata Muzani, Minggu (3/8/2025).

Politik Persatuan dan Risiko Demokrasi

Editor : Gistin Illiyin

Sumber : CNNIndonesia

Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel



======================================
====================================