Megawati Serukan Dukungan ke Prabowo: Politik Persatuan atau Pelemahan Demokrasi?

Seruan Megawati dinilai memperkuat politik persatuan di tingkat elite, namun sejumlah pengamat memperingatkan potensi bahaya terhadap kualitas demokrasi.

Direktur Eksekutif Center for Indonesian Governance and Development Policy (CIGDEP), Cus, menilai bahwa koalisi besar dalam sistem presidensial multipartai dapat melemahkan mekanisme checks and balances yang esensial dalam demokrasi.

“Masalah kartelisasi politik dan menggelembungnya parpol koalisi pendukung pemerintah jelas berdampak buruk bagi demokrasi. Ini membuka jalan bagi penggelembungan kekuasaan,” tegas Cus.

Ia menambahkan bahwa posisi sebagai oposisi memang kurang menguntungkan dari segi akses terhadap sumber daya politik dan materiil, sehingga banyak partai cenderung menghindarinya, termasuk PDIP.

“PDIP akan sulit menjadi oposisi karena elit internal cenderung berpolitik kompromi. Ini memperburuk kondisi demokrasi dan mengarah ke rezim otoriterisme kompetitif,” tambah Cus, yang juga dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Pamulang.

Pendapat Lain: Dukungan Boleh, Tapi Tetap Kritis

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menyatakan bahwa mendukung pemerintah bukanlah masalah selama itu dilakukan dengan tetap menjaga kepentingan publik.

“Jika maksud Megawati adalah mendukung pemerintah sambil mengawasi, maka itu sudah tepat. Tapi jika dukungannya bersifat kapital tanpa memperhatikan rakyat, maka ini berbahaya,” ujar Dedi.

Ia pun menyindir bahwa posisi strategis Puan Maharani di DPR dan amnesti terhadap Hasto bisa jadi merupakan hasil dari kompromi politik, bukan semata-mata buah perjuangan politik PDIP.

“PDIP dengan kekuatan di DPR semestinya bisa menjadi pembangkang yang sehat, agar kekuasaan tidak dijalankan secara sewenang-wenang,” pungkasnya.