Megawati Serukan Dukungan ke Prabowo: Politik Persatuan atau Pelemahan Demokrasi?

BOGORTODAY.COM – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyerukan kepada seluruh kader partainya untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto.

Seruan ini menegaskan posisi PDIP yang tidak mengambil peran sebagai oposisi, melainkan sebagai partai penyeimbang dalam lanskap politik nasional pasca-Pemilu 2024.

Pernyataan tersebut disampaikan Megawati saat membuka Kongres VI PDIP di Bali, Sabtu (2/8/2025).

Ia menekankan bahwa keberpihakan sejati tidak ditentukan oleh posisi di dalam atau di luar pemerintahan, melainkan oleh kesetiaan pada kebenaran dan nilai moral politik yang diwariskan oleh Sukarno.

“PDIP tidak memosisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak,” ujar Megawati.

Pernyataan ini muncul satu hari setelah Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP, dikeluarkan dari penjara melalui pemberian amnesti oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto—yang kian memperkuat spekulasi akan adanya kompromi politik antara dua kubu besar tersebut.

Respons Positif dari Gerindra

Partai Gerindra menyambut positif sikap PDIP. Mantan Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani, menyatakan bahwa Megawati telah beberapa kali menyampaikan pandangan serupa dalam pertemuan informal.

“Ibu Mega dalam banyak kesempatan ketemu kami juga seperti itu, bahwa pemerintah hasil pemilihan umum ini harus didukung supaya pemerintah memiliki efektivitas dalam menjalankan kekuasaannya,” kata Muzani, Minggu (3/8/2025).

Politik Persatuan dan Risiko Demokrasi

Seruan Megawati dinilai memperkuat politik persatuan di tingkat elite, namun sejumlah pengamat memperingatkan potensi bahaya terhadap kualitas demokrasi.

Direktur Eksekutif Center for Indonesian Governance and Development Policy (CIGDEP), Cus, menilai bahwa koalisi besar dalam sistem presidensial multipartai dapat melemahkan mekanisme checks and balances yang esensial dalam demokrasi.

“Masalah kartelisasi politik dan menggelembungnya parpol koalisi pendukung pemerintah jelas berdampak buruk bagi demokrasi. Ini membuka jalan bagi penggelembungan kekuasaan,” tegas Cus.

Ia menambahkan bahwa posisi sebagai oposisi memang kurang menguntungkan dari segi akses terhadap sumber daya politik dan materiil, sehingga banyak partai cenderung menghindarinya, termasuk PDIP.

“PDIP akan sulit menjadi oposisi karena elit internal cenderung berpolitik kompromi. Ini memperburuk kondisi demokrasi dan mengarah ke rezim otoriterisme kompetitif,” tambah Cus, yang juga dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Pamulang.

Pendapat Lain: Dukungan Boleh, Tapi Tetap Kritis

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menyatakan bahwa mendukung pemerintah bukanlah masalah selama itu dilakukan dengan tetap menjaga kepentingan publik.

“Jika maksud Megawati adalah mendukung pemerintah sambil mengawasi, maka itu sudah tepat. Tapi jika dukungannya bersifat kapital tanpa memperhatikan rakyat, maka ini berbahaya,” ujar Dedi.

Ia pun menyindir bahwa posisi strategis Puan Maharani di DPR dan amnesti terhadap Hasto bisa jadi merupakan hasil dari kompromi politik, bukan semata-mata buah perjuangan politik PDIP.

“PDIP dengan kekuatan di DPR semestinya bisa menjadi pembangkang yang sehat, agar kekuasaan tidak dijalankan secara sewenang-wenang,” pungkasnya.