Indonesia Terima Pinjaman US$500 Juta dari ADB untuk Modernisasi Sistem Perpajakan

BOGORTODAY.COM – Indonesia resmi mendapatkan persetujuan pinjaman senilai US$500 juta atau sekitar Rp8 triliun (kurs Rp16.100) dari Asian Development Bank (ADB) untuk memperkuat modernisasi sistem perpajakan nasional.

Pinjaman berbasis kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi pemungutan pajak, memperluas kesetaraan, dan memperkuat ketangguhan fiskal.

Program ini merupakan subprogram pertama dari tiga subprogram di bawah Domestic Resource Mobilization (DRM) ADB untuk Indonesia.

Inisiatif tersebut akan membantu memperkuat kerangka kebijakan pajak, meningkatkan kepatuhan, serta menekan penghindaran pajak.

“Dengan modernisasi administrasi pajak melalui digitalisasi dan penguatan kerja sama pajak internasional, Indonesia akan lebih memiliki kemampuan untuk membiayai prioritas pembangunannya sambil mempertahankan kestabilan makroekonomi,” ujar Jiro Tominaga, Direktur ADB untuk Indonesia, Kamis (14/8/2025).

Dukungan ADB akan diarahkan pada tiga bidang reformasi utama, yakni meningkatkan efisiensi administrasi pajak, memperkuat kerja sama pajak internasional, serta memajukan kebijakan pajak yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

ADB memperkirakan, subprogram pertama ini akan mendorong rasio pajak terhadap PDB Indonesia naik hingga 1,28 poin persentase pada 2030.

Salah satu komponen kunci reformasi adalah operasionalisasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax), platform digital yang diharapkan dapat merampingkan proses administrasi, meningkatkan akurasi data, memperkuat layanan, dan membantu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendeteksi ketidakpatuhan.

Selain itu, reformasi ini akan memperkuat kemampuan Indonesia dalam memerangi penghindaran pajak internasional sesuai Kerangka Inklusif OECD/G20 mengenai Base Erosion and Profit Shifting (BEPS).

Upaya ini juga akan menekan biaya kepatuhan bagi pelaku usaha melalui percepatan proses restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan penyelesaian sengketa pajak.