
Agar masalah ini tidak berulang, Pemprov Jawa Barat meminta Kemensos melakukan pendataan ulang penerima bansos. Dedi menekankan pentingnya melibatkan masyarakat setempat dalam proses verifikasi.
“Tim pendatanya itu sebaiknya melibatkan masyarakat setempat. Kan problem dari data kependudukan kita, data sensus kita ini, yang melakukan sensus di tempat itu, itu dengan orang lain dari luar. Sehingga seringkali dia tidak ngerti bagaimana posisi masyarakat itu,” tegasnya.
Lebih jauh, ia mengusulkan agar penetapan penerima bansos dilakukan secara berjenjang, mulai dari peraturan desa, peraturan bupati/wali kota, hingga peraturan gubernur. Dengan begitu, proses seleksi dianggap lebih adil dan transparan.
Data Kemensos: Jabar Tertinggi Kasus Judi Online
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah penerima bansos terindikasi judi online terbanyak di Indonesia. Dari hampir 50 ribu penerima, total transaksi judi online mencapai Rp 199 miliar.
Temuan ini menambah sorotan terhadap efektivitas penyaluran bansos di tengah tingginya anggaran negara yang digelontorkan untuk jaring pengaman sosial.
Kasus ini jadi pengingat bahwa bansos bukan hanya soal nominal yang cair, tapi juga soal akurasi data dan tanggung jawab sosial penerimanya.
Editor : Gistin Illiyin
Sumber : Detik.com
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================















