Anggaran OIKN 2026 Hanya Rp6,3 Triliun, Jauh dari Usulan Basuki

BOGORTODAY.COM – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) hanya akan menerima anggaran Rp6,3 triliun pada tahun 2026.

Jumlah ini tercantum dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026 yang diumumkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Meski anggaran itu naik dibanding outlook 2025 sebesar Rp4,7 triliun, jumlahnya jauh lebih kecil dari anggaran tahun 2025 yang mencapai Rp13,5 triliun.

Bahkan, pagu 2026 hanya sekitar sepertiga dari kebutuhan yang diajukan Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, dalam rapat dengan DPR.

“Untuk IKN, saya mungkin cek dulu ya, Rp6,3 triliun untuk IKN (di 2026),” ujar Sri Mulyani.

Jauh dari Usulan Rp21,18 Triliun

Dalam rapat bersama Komisi II DPR RI pada Juli lalu, Basuki menegaskan OIKN membutuhkan setidaknya Rp21,18 triliun untuk melanjutkan pembangunan ibu kota negara baru di tahun depan.

Dana itu dibutuhkan untuk membangun kompleks legislatif dan yudikatif, embung, sistem air minum, serta jaringan jalan di kawasan pusat pemerintahan.

“Kami membutuhkan anggaran dari (pagu indikatif 2026) Rp5,05 triliun ditambah Rp16,13 triliun. Jadi, yang tadinya Rp17,08 triliun menjadi Rp21,1 triliun (kebutuhan anggaran 2026),” kata Basuki.

Secara keseluruhan, kebutuhan anggaran OIKN untuk periode 2025-2028 diperkirakan menembus Rp48,80 triliun. Rinciannya, Rp14,40 triliun pada 2025, Rp17,08 triliun pada 2026, Rp14,64 triliun di 2027, dan Rp2,68 triliun pada 2028.

Kementerian PU Hentikan Peran Langsung

Kondisi ini terjadi bersamaan dengan keputusan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang akan berhenti menangani pembangunan IKN mulai 2026. Kementerian hanya akan menuntaskan proyek multiyear contract (MYC) yang sudah dimulai sejak 2022.

“MYC belum selesai semuanya, mudah-mudahan tahun ini (2025). Paling lambat 2026 sudah selesai,” jelas Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, Senin (25/8/2025).

PUPR sebelumnya menjadi motor pembangunan IKN saat OIKN baru berdiri dan belum beroperasi penuh.

Kini, OIKN sudah didukung ASN, sarana, dan prasarana, sehingga bisa mengambil alih penuh proses pembangunan.

Presiden Prabowo Subianto juga telah menugaskan Basuki untuk fokus membangun kompleks legislatif dan yudikatif sebagai bagian prioritas IKN.