Sri Mulyani: Penduduk Jawa Dapat Rp 5,1 Juta, Maluku-Papua Rp 12,5 Juta per Orang dari RAPBN 2026

BOGORTODAY.COM – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa manfaat belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 akan dirasakan langsung oleh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Menurutnya, rata-rata penduduk Pulau Jawa akan memperoleh manfaat sebesar Rp 5,1 juta per orang, sementara di Maluku dan Papua angkanya lebih tinggi, mencapai Rp 12,5 juta per orang.

Alokasi ini berasal dari belanja kementerian/lembaga (K/L) dan transfer ke daerah (TKD) yang difokuskan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat serta mempercepat pembangunan di berbagai wilayah.

“Jawa mungkin paling kecil karena penduduknya paling banyak, manfaat belanja RAPBN 2026 Rp 5,1 juta per penduduk. Sumatera Rp 5,6 juta, Kalimantan Rp 8,5 juta, Sulawesi Rp 7,3 juta, Maluku dan Papua Rp 12,5 juta per kapita, serta Bali-Nusa Tenggara Rp 6,4 juta per penduduk,” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI secara virtual, Selasa (2/9/2025).

Sri Mulyani menegaskan bahwa manfaat tersebut juga didorong oleh tiga program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni:

1. Makan Bergizi Gratis (MBG)
2. Sekolah Rakyat
3. Cek Kesehatan Gratis

Menurutnya, kebijakan APBN 2026 menjadi instrumen penting redistribusi fiskal, di mana daerah dengan jumlah penduduk lebih sedikit justru memperoleh manfaat per kapita lebih besar.

Klarifikasi soal Penurunan TKD

Sri Mulyani juga meluruskan persepsi terkait penurunan anggaran transfer ke daerah (TKD). Dalam RAPBN 2026, TKD dialokasikan Rp 650 triliun, turun 29% dibandingkan tahun 2025 yang sebesar Rp 919 triliun. Namun, ia menegaskan bahwa hal ini tidak berarti anggaran untuk daerah dipotong.

“Kalau hanya lihat dari transfer, tidak akan menceritakan secara utuh pemihakan APBN kepada daerah. Belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.376,9 triliun itu dinikmati daerah, masyarakatnya, termasuk pemerintah daerahnya,” jelasnya.

Ia menekankan, program-program prioritas pemerintah tetap akan hadir langsung di daerah sehingga masyarakat bisa merasakan manfaatnya secara nyata.

“Ini supaya tidak menimbulkan persepsi seolah-olah anggaran untuk daerah dipotong, padahal uang yang ke daerah justru meningkat,” tegas Sri Mulyani.