Sementara itu, pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pihaknya sedang melakukan perbaikan tata kelola perizinan impor BBM.
Langkah ini diambil setelah mencuatnya kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah.
“Menyangkut RON 90, RON 92, memang saya katakan dari awal, begitu saya masuk ke Kementerian ESDM, saya melihat ini, maka penting perlu adanya perbaikan penataan,” ujar Bahlil di Kantor ESDM, Jakarta, Rabu (26/2/2025).
Bahlil menjelaskan, ke depan izin impor BBM tidak lagi diberikan langsung untuk jangka waktu satu tahun. Sebagai gantinya, izin akan dibuat per enam bulan dengan evaluasi setiap tiga bulan sekali.
Kebijakan ini diharapkan dapat memastikan pasokan BBM tetap stabil sekaligus meminimalkan risiko penyalahgunaan izin impor.
Editor : Gistin Illiyin
Sumber : Detik.com
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================
