Menpan-RB: Belum Ada Arahan Presiden Prabowo Soal Seleksi CPNS 2026

BOGOTODAY.COM – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini buka suara mengenai rencana pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026.

Ia menegaskan hingga saat ini pihaknya masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

“Kita lihat dulu, belum ada arahan dari bapak presiden. Kan kita harus hitung lagi, karena ini kan per 5 tahunan, ini sudah kemarin kan yang 2024,” ujar Rini saat ditemui di Gedung Peruri, Jakarta Selatan, Rabu (10/9/2025).

Masih Tahap Perhitungan Kebutuhan

Meski belum ada instruksi resmi, Rini menyebut pihaknya sedang melakukan perhitungan kebutuhan pegawai pemerintah sesuai permintaan dari berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Menurutnya, ada sejumlah instansi yang sudah mengajukan penambahan formasi CPNS. Namun, sebagian lainnya belum menyampaikan karena terbentur keterbatasan anggaran.

“Ada beberapa yang sudah menyampaikan, ada juga yang belum. Karena mereka juga ada keterbatasan anggaran sih sebetulnya,” jelas Rini.

Anggaran Jadi Kendala

Rini menegaskan, anggaran belanja pegawai jika ada penambahan formasi CPNS sepenuhnya menjadi tanggung jawab instansi masing-masing.

Hal ini karena pembayaran gaji PNS dibebankan ke instansi tempat mereka bekerja, bukan ke Kementerian PAN-RB.

“Alokasi CPNS itu kan biasanya dari masing-masing instansinya. Instansi pemerintah masing-masing kan harus mengalokasikan untuk CPNS kepegawaiannya,” katanya.

Rini menambahkan, setiap instansi sudah seharusnya memiliki perencanaan kepegawaian lima tahunan. Dengan begitu, kebutuhan rekrutmen CPNS bisa diprediksi sejak awal.

“Tentunya kan punya perencanaan kepegawaian 5 tahun, mereka sudah harus dihitung. Ini bukan dari Kemenpan, kalau Kemenpan kan hanya memberikan formasi,” jelasnya.

Menunggu Kepastian

Dengan kondisi ini, Rini meminta masyarakat bersabar menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa pembukaan seleksi CPNS 2026 belum diputuskan, karena masih dalam tahap evaluasi kebutuhan dan menunggu instruksi Presiden Prabowo.