LEBIH ELOK MEMBANTU PONDOK PESANTREN DARI PADA MENDIRIKAN SEKOLAH RAKYAT

Oleh : Heru B Setyawan (Pemerhati & Aktivis Pendidikan)

PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam membangun Sekolah Rakyat, sebuah program pendidikan berasrama yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar pada 21 Maret 2025, Presiden Prabowo mengumumkan pada tahun ini akan dibangun 200 sekolah berasrama dengan target seribu siswa per sekolah.

Program Sekolah Rakyat digadang-gadang menjadi tonggak baru dalam upaya pemerataan pendidikan dan pemberantasan kemiskinan di Indonesia.

Dengan konsep pendidikan gratis dan berasrama, lulusan sekolah ini diharapkan tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter kuat untuk menjadi agen perubahan guna mengubah taraf kesejahteraan keluarganya untuk terlepas dari jerat kemiskinan.

Setelah berjalan sekitar satu bulan Sekolah Rakyat, Menteri Sosial (Mensos) RI Saifullah Yusuf mengungkapkan alasan di balik pengunduran diri 160 guru sekolah rakyat.

Menurutnya, salah satu alasan utama adalah lokasi penempatan yang dinilai terlalu jauh dari tempat tinggal para guru tersebut.

Masalah yang lain adalah kualitas dan keberlanjutan program Sekolah Rakyat masih dipertanyakan, apalagi jika dibandingkan dengan sekolah reguler yang kualitasnya juga belum ideal.

Ada kekhawatiran bahwa program ini mengulang praktik diskriminatif di masa kolonial karena adanya pembagian sistem pendidikan berdasarkan status sosial.

Beberapa pihak menilai Sekolah Rakyat sebagai kebijakan populis yang tidak menyelesaikan masalah akar pendidikan, tetapi justru menambah beban anggaran dan infrastruktur tanpa mengatasi problem fundamental di sekolah negeri yang ada.

Dilain pihak Gubernur Jawa Barat KDM memutuskan untuk tidak mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk bantuan hibah bagi Pondok Pesantren (Ponpes) pada APBD Perubahan tahun 2025.

Meski diganti oleh KDM dengan program beasiswa untuk santri, tapi jumlahnya lebih kecil, dan alasan KDM bantuan hibah ini banyak penyelewengan, hanya Ponpes yang dekat kekuasaan yang dapat bantuan hibah.

Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13, Ma’ruf Amin, mengkritik langkah yang diambil pemerintah provinsi tersebut.

Ia menyebut, kebijakan ini tidak sejalan dengan dukungan yang diberikan pemerintah pusat terhadap Ponpes.

Nah dengan kejadian ini, menurut penulis akan lebih elok, jika program Sekolah Rakyat ini perlu dievaluasi dan diganti dengan program bantuan Ponpes agar lebih mengenai sasaran dan maslahat. Jayalah Indonesiaku.