Menkeu Purbaya Guyur Rp200 Triliun ke 6 Bank, Ekonomi Disebut Bakal Lebih Cair

BOGORTODAY.COM – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah mulai mengucurkan dana Rp200 triliun ke enam bank nasional pada Jumat (12/9/2025). Dana negara tersebut sebelumnya mengendap di Bank Indonesia (BI).

Menurut Purbaya, langkah ini menjadi strategi awal pemerintah untuk membalikkan kondisi perekonomian yang lesu dalam beberapa tahun terakhir. “Ada (bank) syariah dua,” jelasnya usai Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis (11/9/2025).

Enam bank yang dipilih terdiri dari empat bank umum konvensional dan dua bank umum syariah. Meski tidak merinci nama bank penerima, Purbaya menegaskan bahwa seluruh anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara)—yakni BRI, BNI, Mandiri, dan BTN—termasuk di dalamnya.

“Ada proporsinya beda-beda. Nanti kita atur (pembagian dana Rp200 triliun ke enam bank). Harusnya cepat. Malam ini saya tanda tangan, besok sudah masuk ke bank-bank itu,” tegas Purbaya.

Persetujuan Presiden Prabowo

Purbaya menyebut sudah melapor langsung kepada Presiden Prabowo Subianto terkait kebijakan ini.

“Saya sudah lapor ke Presiden, ‘Pak, saya akan taruh uang ke sistem perekonomian’. Saya (Kemenkeu) sekarang punya Rp425 triliun di BI, cash. Besok saya taruh Rp200 triliun,” ungkapnya.

Menurutnya, dana pemerintah yang selama ini diparkir di BI—antara lain berupa Sisa Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SILPA)—tidak produktif jika hanya mengendap.

Dengan digelontorkan ke bank, dana itu diharapkan bisa meningkatkan likuiditas, mempercepat penyaluran kredit, serta mendukung pemulihan ekonomi.

Koreksi Kebijakan Lama

Purbaya juga menyinggung bahwa sistem finansial Indonesia belakangan “kering” sehingga ekonomi melambat dan masyarakat kesulitan mencari kerja. Ia menyebut hal itu sebagai akibat dari kesalahan kebijakan moneter dan fiskal sebelumnya.

“Begitu saya masuk ke Kementerian Keuangan, kita lihat sistem finansial agak kering. Makanya ekonominya melambat, makanya orang susah cari kerja. Karena ada kesalahan kebijakan di situ,” tutupnya.