“Contoh di Cikarang, Purwakarta, dan Karawang, semua basis industri nasional maupun internasional. Tapi kantor pusatnya ada di Jakarta, maka pajak mengalir ke sana. Jawa Barat hanya mendapat dampak lapangan kerja, sementara dari sisi royalti maupun pajak tidak bisa dimanfaatkan sepenuhnya,” jelasnya.
Hal yang sama, lanjut Samsul, juga berlaku untuk sektor tambang. Banyak perusahaan tambang maupun pengusaha angkutan memiliki domisili di luar Kabupaten Bogor, bahkan di luar Jawa Barat.
“Kalau dilihat kendaraan angkutan yang melintas hari ini, rata-rata bukan domisili Kabupaten Bogor. Sederhana saja, kita bisa lihat dari pelat nomor kendaraannya,” tegasnya.
Politikus Golkar ini menyebut, pihaknya bersama DPRD Jabar tengah mengkaji persoalan ini di lapangan. Tujuannya agar ke depan ada kejelasan terkait kontribusi perusahaan tambang dan pengusaha truk terhadap pembangunan di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Bogor yang jalannya menjadi jalur utama angkutan material tambang.
Editor : Ilham Ariyansyah
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================
