Potensi Besar Terabaikan, Guru Besar IPB University Soroti Salah Urus Pariwisata Indonesia

BOGORTODAY.COM – Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University Prof. Ricky Avenzora mengkritik keras pola penyegelan objek wisata yang dilakukan pemerintah daerah.

Menurutnya, langkah tersebut merugikan pengembangan ekowisata Indonesia yang sudah tertinggal dari negara tetangga.

Dalam Konferensi Pers Pra-Orasi Ilmiah Guru Besar IPB University pada 18 September, Prof. Ricky yang akrab disapa Prof. Ara menyampaikan retrospeksi 35 tahun pembangunan ekowisata di Indonesia.

“Kita memiliki ratusan gunung berapi, garis pantai panjang, satwa endemik seperti gajah, harimau, dan badak, hingga ribuan spesies burung. Semua ini adalah potensi besar, tetapi yang muncul justru konflik antara satwa liar dan manusia,” kata Prof. Ara.

Indonesia memiliki lebih dari 1.300 etnis, ratusan seni bela diri, permainan tradisional, hingga ribuan folklor yang belum tergarap secara serius. Prof. Ara menyebut penelitian mahasiswanya di satu kabupaten menemukan lebih dari 300 folklor.

“Bayangkan jika dikalikan dengan 457 kabupaten/kota di Indonesia. Ini bisa menjadi kekuatan besar industri kreatif kita, bahkan menandingi drama Korea,” ungkapnya.

Prof. Ara mengidentifikasi tiga masalah utama dalam pembangunan pariwisata Indonesia:

Pertama, devisa dan jumlah wisatawan masih kalah dari negara tetangga. Kedua, potensi alam dan budaya justru banyak mengalami kerusakan. Ketiga, distribusi manfaat pariwisata yang timpang, di mana kelompok menengah ke atas lebih banyak menikmati keuntungan.

“Masyarakat kecil hanya memperoleh recehan dari industri pariwisata,” kata Prof. Ara.

Prof. Ara menyoroti kasus penyegelan dan pembongkaran puluhan lokasi wisata di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Menurutnya, langkah pemerintah tersebut cenderung dimaknai sebagai individual over acting dan position abuse of power.

“Intinya tidak dilakukan dengan prosedur yang tepat. Hal itu sungguh tidak bijak dan sangat merugikan semua pihak secara signifikan,” tegasnya.

Prof. Ara menambahkan, praktik semacam ini harus segera dihentikan dan tidak boleh diulang oleh siapa pun. Hak usaha para pengusaha wisata seharusnya dikembalikan, bahkan didukung dan difasilitasi pemerintah.

Prof. Ara menyebut EIGER Adventure Land sebagai salah satu contoh pengusaha yang patut didukung pemerintah.

“Indonesia hanya memiliki sedikit sekali pengusaha wisata kategori menengah-atas yang konsisten mengembangkan ekowisata. EIGER adalah salah satunya,” katanya.

Menurutnya, pemerintah semestinya memberi dukungan penuh dalam segala hal. Jika ada kekeliruan dari pihak swasta, sebaiknya diarahkan dan dibimbing dengan bijak.

Prof. Ara menawarkan sejumlah solusi, antara lain academic reengineering di bidang kepariwisataan, pergeseran paradigma pembangunan pariwisata yang berpihak pada masyarakat lokal, dan penguatan peran sektor swasta sebagai inkubator bisnis komunal.

“Rekreasi dan pariwisata tidak boleh hanya dimaknai sebagai kebebasan perjalanan. Harus diubah menjadi perjalanan berkesadaran ilahiah untuk mencari jati diri sekaligus memberi manfaat bagi semesta. Itulah yang disebut ekowisata,” pungkasnya.

Prof. Ara juga menilai pengembangan pariwisata selama ini terlalu terjebak pada skema vokasional, yang berimbas pada lemahnya perencanaan dan buruknya kinerja birokrasi.