Sosialisasi ITKP, Pemkot Bogor Targetkan Role Model Nasional 2026

BOGORTODAY.COM – Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Kota Bogor menggelar sosialisasi strategi peningkatan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) di Paseban Sri Baduga, Balai Kota Bogor, Senin (22/9/2025).

Acara dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi, yang sekaligus mengingatkan para sekretaris Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengajukan lelang sesuai dengan waktu penganggaran.

Dalam sambutannya, Denny mengatakan bahwa sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya peningkatan tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, pengadaan yang baik menjadi fondasi pembangunan daerah yang efisien, transparan, dan akuntabel.

“Urgensi peningkatan ITKP bukan sekadar soal angka, tapi mencerminkan integritas, profesionalisme, dan kualitas sistem pengadaan di OPD. Skor ITKP berdampak langsung pada penilaian kinerja organisasi, kinerja pemerintah daerah oleh pemerintah pusat, kepercayaan publik dan investor, serta efisiensi anggaran dan hasil pembangunan,” ungkap Denny.

Denny juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) atas kehadiran dan kesediaannya berbagi ilmu. Menurutnya, LKPP merupakan mitra strategis bagi Pemkot Bogor dalam mewujudkan pengadaan yang lebih baik.

“Seluruh OPD diharapkan memahami indikator ITKP secara komprehensif, mampu mengidentifikasi kelemahan proses pengadaan di unit masing-masing, menyusun rencana aksi perbaikan berbasis data, serta membangun kolaborasi lintas OPD untuk peningkatan ITKP secara menyeluruh,” jelasnya.

Ia menegaskan, Pemkot Bogor berkomitmen menciptakan sistem pengadaan yang bersih dari KKN, efisien, tepat sasaran, serta berbasis teknologi dan inovasi. Target Kota Bogor ke depan adalah meningkatkan skor ITKP secara signifikan pada tahun 2026 dan menjadi role model nasional.

“Saya minta rekan-rekan OPD aktif menyimak, mencatat, bertanya, dan berdiskusi. Jadikan sosialisasi ini sebagai titik balik perbaikan sistem pengadaan di OPD masing-masing. Ilmu yang didapat harus diterapkan secara konsisten setelah kegiatan ini,” tegas Denny, didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Bogor, Hanafi.

Denny juga mengingatkan kembali kepada para sekretaris OPD untuk tidak menunda proses pengadaan.

“Kalau pengadaannya masuk di APBD murni, maka prosesnya juga harus dilakukan di waktu yang sama. Jangan sampai baru dilaksanakan di semester dua atau saat APBD perubahan. Ini terus kami ingatkan agar tidak terjadi gagal lelang,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bagian PBJ Setda Kota Bogor, Lia Kania Dewi, memaparkan bahwa nilai ITKP Kota Bogor menunjukkan tren positif selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2021, nilai ITKP masuk kategori “cukup” dengan skor 53,16. Pada 2022 meningkat menjadi 69,7, dan tahun 2023 mencapai kategori “baik” dengan skor 76,9. Terakhir, pada 2024 skor meningkat menjadi 78,3.

Namun, ia mencatat bahwa hingga 19 September 2025, nilai indikator pemanfaatan sistem pengadaan masih berada di angka 25,58.

“Sosialisasi ini bertujuan agar peserta memahami secara utuh konsep ITKP, indikator penilaian, serta strategi peningkatannya. Harapannya, target ITKP di masing-masing perangkat daerah bisa tercapai,” tutur Lia.

Lia menambahkan, tujuan utama dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman mendalam mengenai ITKP, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta menyusun rencana aksi bersama untuk meningkatkan skor ITKP tahun 2025.

“Kami ingin memperkuat sinergi antar-OPD dan UKPBJ dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan, akuntabel, dan efisien,” pungkasnya.