
Dengan demikian, penghentian sementara ini tidak semata ancaman bagi pekerja, melainkan tekanan politik dan sosial yang terukur.
Melalui kebijakan ini, pemerintah memaksa pengusaha tambang untuk duduk satu meja, menerima kenyataan bahwa bisnis besar tidak bisa hanya mengejar laba, tetapi juga harus memikirkan dampak debu, kerusakan jalan, hingga konflik sosial.
Jalur khusus tambang yang selama ini menjadi tuntutan warga, menurut Feri, mungkin hanya bisa diwujudkan lewat “shock therapy” kebijakan semacam ini.
“Inilah strategi yang mungkin sedang dimainkan Gubernur Dedi Mulyadi, sebuah langkah yang tidak populer di awal, tetapi bisa menjadi pintu keluar dari kebuntuan panjang antara industri tambang, warga, dan pemerintah,” ungkapnya.
Feri menegaskan, kebijakan tersebut bukan sekadar larangan, melainkan tekanan yang dapat memaksa lahirnya solusi permanen.
Jika berhasil, penghentian sementara aktivitas tambang ini akan tercatat bukan sebagai bencana ekonomi, melainkan titik balik tata kelola pertambangan di Jawa Barat.
Editor : Ilham Ariyansyah
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================















